Buka Puasa Bersama DMI, JK Cerita Obrolan dengan Raja Salman

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisi ceramah tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, 24 Mei 2018. Tim Media Wapres

    Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisi ceramah tarawih di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, 24 Mei 2018. Tim Media Wapres

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK berbuka puasa bersama dengan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Istana Wakil Presiden, Jumat, 25 Mei 2018. Ketua Umum DMI itu mengundang sekitar 200 orang pengurus DMI.

    Sebelum berbuka, JK sempat menceritakan pertemuannya dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz. Saat itu, JK memberi tahu Raja Salman tentang banyaknya masjid dan musala di Indonesia.

    Baca: JK Menyarankan Seleksi Mubaligh Dilakukan oleh Asosiasi

    "Saya katakan, ada 800 ribu masjid dan musala di Indonesia dan saya ketua umumnya. Dia terkejut dan tidak percaya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.

    Raja Salman berkali-kali bertanya untuk memastikan kebenaran ucapan JK. Dia mempertanyakan jumlah tempat ibadah yang mencapai 800 ribu itu kepada penerjemah serta Duta Besar Arab Saudi di Indonesia.

    Setelah dua kali bertanya dan mendapat jawaban yang sama, Raja Salman tersenyum. "Artinya, kita lebih banyak tanggung jawabnya dibanding beliau," ujar JK.

    Baca: Ceramah Tarawih, JK Sebut Pentingnya Kerja Sama Ulama dan Umara

    Dengan tanggung jawab yang besar, JK berpesan agar DMI tak berpuas dengan kuantitas. Kualitas masjid dan musala harus ditingkatkan. Masjid harus memakmurkan masyarakat di sekitarnya.

    Masjid serta musala juga harus dijaga seimbang dengan lingkungan di sekitarnya. "Banyak daerah yang rumah sekitarnya kumuh, tapi masjidnya hebat. Itu tentu tidak seimbang. Kalau masjidnya bagus, tentu masyarakat kita harus lebih makmur," ujarnya. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.