Kenapa Amien Rais Kumat Kritik Pemerintah? Ini Kata Fahri Hamzah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan ketua MPR, Amien Rais memberi sambutan saat deklarasi Komite Revolusi Ekonomi di gedung Djoang, Jakarta, Selasa (24/2). TEMPO/Yosep Arkian

    Mantan ketua MPR, Amien Rais memberi sambutan saat deklarasi Komite Revolusi Ekonomi di gedung Djoang, Jakarta, Selasa (24/2). TEMPO/Yosep Arkian

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengungkapkan alasan Amien Rais “kumat” mengkritik pemerintah. Menurut dia, pemerintah saat ini tidak mampu menjalankan proses demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi dengan baik.

    Fahri Hamzah menganalogikan hubungan Amien Rais dan demokrasi di Indonesia ibarat seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan mobil canggih, seperti Ferrari atau Rolls Royce. Kendaraan yang canggih itu membutuhkan sopir yang mumpuni.

    Baca juga: 20 Tahun Reformasi, Amien Rais: Etika Pergaulan Semakin Nista

    Fahri berujar, jika mobil canggih bernama demokrasi ini tidak mendapat pengemudi yang andal, pasti akan rusak mesinnya.

    "Makanya, sampai kiamat pun, kalau Pak Amien masih hidup, kalau pemimpinnya yang lahir kurang cocok dengan mesin canggih (demokrasi) ini, pasti Pak Amien berulah. Percaya saya," kata Fahri dalam acara Refleksi 20 Tahun Reformasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.

    Sebabnya, jika ingin Amien Rais berhenti mengkritik, kata Fahri, syaratnya adalah cari pemimpin yang baik, yang cocok dengan “mobil canggih” demokrasi itu.

    Baca juga: Alasan Fahri Hamzah Sebut Amien Rais Layak Jadi Bapak Reformasi

    Aktivis 1998 ini menuturkan kondisi Indonesia saat ini ibarat mobil Ferrari yang disopiri tukang bajaj. "Sampai mati kita empot-empotan ini, sopir bajaj nyupirin Ferrari, ngeri kita," ujar Fahri.

    Dalam sambutannya, Amien Rais mengamini ucapan Fahri. Menurut dia, “mobil Ferrari” itu kini ibarat gerobak. "Enggak karuan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.