Amien Rais Minta Kementerian Agama Mencabut Daftar 200 Mubaligh

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Amien Rais berbicara kepada  wartawan mengenai teror penembakan mobil di rumahnya, Sleman, 6 November 2014. ANTARA/Regina Safri

    Politikus Amien Rais berbicara kepada wartawan mengenai teror penembakan mobil di rumahnya, Sleman, 6 November 2014. ANTARA/Regina Safri

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Kementerian Agama mencabut daftar rekomendasi 200 mubaligh. Menurut dia daftar penceramah itu hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat. "Cabut, but," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.

    Menurut Amien Rais opsi cabut adalah satu-satunya jalan. Ia menolak jika pemerintah mempertahankannya dan akan menambah daftar penceramah lagi. "Kalau ditambah lagi, tambah lagi, nanti (jadi) berapa ribu? Malah tambah kegusaran dan kegaduhan," ucapnya.

    Baca: Said Aqil Soal 200 Mubaligh: Rilis Penceramah yang Dilarang

    Amien  mengimbau  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengundurkan diri terkait kebijakannya yang dia nilai keliru. "Saya mengimbau ciri pemimpin berjiwa besar adalah mau mundur kalau keputusannya itu keliru," ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Agama mengumumkan 200 nama mubaligh yang dianggap layak untuk memberi ceramah kepada masyarakat. Lukman menuturkan 200 mubalig ini berasal dari rekomendasi sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam.

    Simak: Tak Dilibatkan Jaring Ustad Rekomendasi Kemenag, Ini Komentar MUI

    Menurut Lukman ia merilis daftar penceramah lantaran masyarakat kerap meminta Kementerian Agama memberi masukan soal siapa mubaligh yang bisa diminta mengisi materi di acara-acara keagamaan mereka. Lukman berujar jumlah 200 ini baru tahap pertama dan bersifat dinamis.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.