TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurun dibandingkan penyelenggara pemilu periode sebelumnya. "Kinerja KPU dalam masa satu tahun ini belum menyamai prestasi penyelenggara sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni dalam paparan evaluasi satu tahun kinerja penyelenggara pemilu di Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.
Akan halnya kinerja Bawaslu setahun terakhir dinilai lebih maju dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
Baca: KPU Minta Lembaga Survei Transparan Soal Pendanaan
Perludem menyampaikannya berdasarkan survei evaluasi satu tahun KPU dan Badan Pengawas Pemilu periode 2017-2022 yang disusun Koalisi Masyarakat Sipil. Survei dilakukan dengan metode campuran antara kuantitatif melalui survei pakar pada 7 Maret-12 April 2018 dengan 62 responden.
Responden survei adalah lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan media. Survei ini disusun oleh empat lembaga, yakni Indonesia Corruption Watch, Perludem, Kode Inisiatif dan Sindikasi Pemilu Demokrasi, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.
Evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu diukur dari enam aspek. Keenam aspek itu adalah kemandirian penyelenggara pemilu, profesionalitas, keadilan dan imparsialitas, kepastian hukum, inklusifitas dan aksesibilitas, keterbukaan dan partisipasi.
Baca: KPU Sosialisasi Silon, Begini Syarat Lolos Jadi Caleg Pemilu 2019
Bawaslu dinilai telah adil dan imparsial dalam memberikan pelayanan terhadap parpol calon peserta pemilu. KPU secara keseluruhan juga dinilai mampu memberikan pelayanan yang adil. Namun, dalam beberapa kesempatan seperti pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, KPU dinilai tidak berlaku adil dan setara pada peserta pemilu. "Ada partai yang diterima anggota KPU, tetapi ada yang diterima oleh staf penyelenggara."
Penilaian umum dapat dilihat dari para responden saat ditanya kinerja penyelenggara pemilu saat ini lebih baik dari periode sebelumnya. Untuk kinerja KPU, 6 persen responden menjawab tidak setuju, kurang setuju (47), setuju (36), sangat setuju (3), tidak tahu (8). Sedangkan, Bawaslu tidak setuju 3 persen, kurang setuju (22), setuju (67), sangat setuju (3) dan tidak tahu (5).
Anggota KPU Viryan Aziz membantah lembaganya disebut tidak adil. "Semua kami perlakukan setara.” Bahkan, partai yang datang hanya membawa tiga bundel map pun diterima, padahal harusnya ada banyak berkas yang dibawa. "Kalau pelaut ulung memang ombaknya pasti besar."
Baca: KPU: Bekas Koruptor Dilarang Ikut Pemilu Legislatif 2019 ...
Ketua Bawaslu Abhan menuturkan baik catatan positif maupun negatif akan menjadi evaluasi pihaknya. Catatan positif harus bisa dipertahankan. “Kalau negatif jadi pemecut agar lebih baik lagi."
Titi mengatakan survei ini merupakan bentuk kehadiran masyarakat yang peduli agar penyelenggara pemilu semakin baik. Namun tidak bisa dijadikan patokan untuk melegitimasi dua lembaga pemilu terkait kinerja mereka. "Ini hanya refleksi kehadiran kami."
Ia meminta KPU dan Bawaslu bisa terus merefleksikan diri sebagai penyelenggara pemilu yang semakin baik. "Survei ini bukan mau membenturkan kinerja mereka. Sebab KPU dan Bawaslu satu entitas sebagai penyelenggara pemilu."
