Dahnil: Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg Melindungi Rakyat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari Kanan, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan anggota tim Advokasi Novel Baswedan, Haris Azhar saat mengisi diskusi Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi, di Aula KH. Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/M. Yusuf Manurung

    Dari Kanan, Wakil Koordinator ICW Ade Irawan, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan anggota tim Advokasi Novel Baswedan, Haris Azhar saat mengisi diskusi Catatan Akhir Tahun 2017: Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi, di Aula KH. Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/M. Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendukung larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). "Saya mendukung penuh PKPU yang melarang partai politik untuk menjadikan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif." Dahnil menyampaikannya dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 April 2018.

    Dahnil menilai muatan rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sebagai langkah maju dan berani untuk melindungi rakyat dari bahaya laten korupsi yang mengancam kepentingan publik.

    Baca:
    Dua Alternatif KPU Soal Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg
    Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg Pemilu ... -

    Selasa, 17 April 2018, KPU menyiapkan dua alternatif untuk menuangkan aturan larangan mantan narapidana menjadi caleg dalam pemilu 2019. Anggota KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan kedua opsi yang ditawarkan subtansinya sama. "Mekanismenya saja yang berbeda, tapi secara substansi sama," kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta.

    Ia menuturkan opsi pertama adalah larangan langsung tertuang dalam rancangan Peraturan KPU kepada mantan narapidana menjadi caleg. Opsi kedua, larangan mantan narapidana ditujukan kepada partai politik peserta pemilu. "Parpol dilarang merekrut mantan narapidana menjadi caleg."

    Baca:
    Gerindra Minta KPU Tidak Asal Melarang Bekas ...
    Fadli Zon Minta Larangan Eks Napi Korupsi Jadi ...

    Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Rancangan itu akan ditambahkan karena dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak ada pasal yang mengatur larangan mantan narapidana narkoba menjadi caleg.

    Upaya KPU, kata Dahnil, dapat memperbaiki kualitas output demokrasi Indonesia. Dengan begitu akan terpilih para anggota legislatif yang rekam jejaknya tidak pernah terlibat praktik korupsi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.