Aburizal Bakrie Tidak Ingin Pergantian Mahyudin Tabrak UU MD3

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. TEMPO/Dewi Nurlita

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) berbincang dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie saat menghadiri pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, 18 Desember 2017. TEMPO/Dewi Nurlita

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan telah menerima surat pergantian Mahyudin dari kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dewan Pembina, kata Aburizal, sedang mengkaji proses pergantian tersebut.

    "Dewan Pembina sudah mendapatkan suratnya. Kami sedang mencari jalan bagaimana caranya agar tidak melanggar UU MD3," katanya di sela-sela Rapat Kerja Nasional Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.

    Baca: Jalan Bareng Titiek Soeharto, Mahyudin: Saya Tak Masalah Diganti

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memutuskan mengganti Mahyudin dengan Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Mahyudin sempat menolak diganti dan mempertanyakan kebijakan pimpinan Partai Golkar tersebut.

    Mahyudin mempersoalkan mekanisme pergantian yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR, DPR, DPD, dan DPRD/MD3).

    Simak: Kata Jusuf Kalla Soal Isu Jatah Kursi Menteri untuk Mahyudin

    Sebab, kata dia, pergantian pemimpin MPR harus dengan syarat mengundurkan diri, meninggal dunia, atau berhalangan tetap. Mahyudin berdalih belum menemukan mekanisme pergantian wakil kursi pemimpin MPR yang diatur dalam UU MD3.

    Ical, sapaan akrab Aburizal, enggan disebut memberi restu atas pergantian tersebut. Menurut dia, Dewan Pembina sedang mencari jalan agar pergantian tak menabrak UU MD3. "Jalannya sampai sekarang masih belum ditemukan. Mudah-mudahan bisa ketemu jalannya," ujarnya.

    Lihat: Mahyudin Menolak Digantikan Titiek Soeharto

    Ical pun menyebutkan telah bertemu dengan Mahyudin. Dalam pertemuan tersebut, dia melanjutkan, Mahyudin menyatakan bakal patuh terhadap keputusan partai. "Tapi ada undang-undang. Saya kira benar karena itu surat DPP (Dewan Pimpinan Pusat) belum kita jawab. Kita bersama-sama mencari jalan," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tommy Soeharto dan Prabowo, Dari Cendana Sampai ke Pemerintahan

    Tommy Soeharto menerima saat Prabowo Subianto masuk dalam pemerintahan. Sebelumnya, mereka berkoalisi menghadapi Jokowi - Ma'ruf dalam Pilpres 2019.