Kata Jusuf Kalla Soal Isu Jatah Kursi Menteri untuk Mahyudin

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin dan politikus Golkar Titiek Soeharto sebelum rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Mahyudin dan politikus Golkar Titiek Soeharto sebelum rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 20 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal isu iming-iming kursi menteri dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin jika bersedia melepaskan jabatannya.

    Jusuf Kalla mengatakan menteri tidak bisa dipilih oleh partai. Kewenangan menunjuk menteri hanya dimiliki presiden.

    "Masalahnya, yang menentukan (jabatan menteri) bukan Golkar, tapi presiden," ucap Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018.

    Baca juga: Menolak Digantikan, Mahyudin: Golkar Bukan Punya Airlangga

    Isu iming-iming kursi menteri ini terlontar dari Mahyudin setelah Golkar menetapkan perombakan posisi Wakil Ketua MPR. Mahyudin akan digantikan Titiek Soeharto. Mahyudin yang menolak pergantian itu menyatakan sempat diminta Airlangga melepaskan jabatannya dan sebagai gantinya akan ditawari kursi menteri.

    Airlangga membantah pernyataan Mahyudin. "Belum ada pembahasan," ujarnya di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018. Airlangga menganggap pergantian itu adalah hal biasa.

    Adapun Mahyudin akhirnya mengaku tak mempermasalahkan jika pergantiannya mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

    Baca juga: Mahyudin Menolak Digantikan Titiek Soeharto

    "Ya, terserah jika akhirnya saya diganti oleh Mbak Titiek. Saya sama Mbak Titiek juga tidak ada masalah. Saya tidak dalam kapasitas melawan atau membangkang," tutur Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.