TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengatakan partainya telah menerima utusan yang menawarkan untuk bergabung dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, komunikasi mengajak membangun koalisi bersama adalah hal yang wajar dalam politik menjelang Pemilihan Umum 2019.
Fadli berujar utusan tersebut juga menawari Prabowo sebagai cawapres Jokowi. "Ya adalah utusan-utusan yang datang menawarkan, termasuk bergabung, Pak Prabowo masuk sebagai cawapres. Namanya dalam politik ini sah-sah saja," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 2 Maret 2018.
Baca: Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi
Namun, kata Fadli, tawaran tersebut tak sejalan dengan cita-cita Gerindra. Sebab, menurut Fadli, Gerindra bakal mengusung Prabowo sebagai calon presiden untuk bersaing dengan Jokowi yang sudah resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Bukan sebagai cawapres," kata dia.
Fadli menilai tawaran agar Gerindra bergabung ke koalisi Jokowi hanya akan mendorong munculnya calon tunggal dalam pemilihan presiden. "Saya kira membahayakan demokrasi kita kalau kemudian ingin menciptakan satu oligarki tersendiri," ujar Fadli.
Simak: Puan Maharani: PDIP Kantongi Nama-nama Cawapres Jokowi
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Hendrawan Supratikno membantah partainya ingin mendorong calon tunggal. Menurut dia, komunikasi politik antarpartai masih terus berlangsung. "Tak ada niatan ke sana (calon tunggal)," ujarnya.
Hendrawan berujar PDIP membuka ruang untuk berkomunikasi dengan koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, kerja sama PDIP dengan kedua partai juga sudah terjalin dalam pemilihan kepala daerah di beberapa tempat. "Bukan tak mungkin terjadi induksi vertikal yang mengarah kepada kerja sama yang lebih luas," katanya.
