Jokowi Berharap Heru Winarko Bawa Tradisi Baik KPK ke BNN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Heru Winarko. Dok TEMPO

    Heru Winarko. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Inspektur Jenderal Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang pensiun. Jokowi berharap Heru bisa membawa tradisi baik KPK ke BNN.

    Jokowi meminta Heru menerapkan good governance dan tata kelola organisasi yang baik di BNN seperti di KPK. "Kami ingin agar BNN nantinya memiliki standar-standar yang baik seperti yang pak Heru terapkan di KPK," katanya di Istana Negara, Jakarta, 1 Maret 2018.

    Baca juga: Ketua KPK Benarkan Kabar Heru Winarko Jadi Kepala BNN

    Selain itu, kata Jokowi, yang paling penting adalah membawa pula integritas dalam pemberantasan narkoba. "Karena di peredaran narkoba duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," kata dia.

    Jokowi menuturkan pekerjaan rumah yang menanti Heru di BNN adalah menurunkan sebanyak-banyaknya pengguna narkoba, merehabilitasi penggunanya, dan mencegah narkoba masuk ke Indonesia.

    Ditemui seusai pelantikan, Heru menuturkan akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pendahulunya, Budi Waseso. "Tentu dengan peningkatan bagaimana pencegahan dan pemberantasannya sehingga optimal," kata dia.

    Baca juga: Budi Waseso Nilai Heru Winarko Sosok Berintegritas

    Menurut Heru, penanganan kasus korupsi dan narkoba tidak ada bedanya. Ia menyatakan akan mengadopsi hal-hal baik yang ada di KPK untuk diterapkan di BNN. "Di sana ada pencegahan, di sini juga ada. Ini yang akan kami coba saling sharing," ucapnya.

    Heru Winarko merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985, yang banyak berkecimpung di bidang reserse. Heru menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK mulai Kamis, 15 Oktober 2015.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.