Heru Winarko Jadi Kepala BNN, Ketua KPK: Diskusinya Sudah Lama

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Heru Winarko. Dok TEMPO

    Heru Winarko. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta -  Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penunjukan Deputi Bidang Penindakan KPK Inspektur Jenderal Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional sudah melalui proses diskusi yang panjang bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

    "Kami diskusi sudah lama, bukan hanya kemarin. Kami diskusinya sudah lama dan kalau nanti Pak Heru mendapat pengangkatan, KPK juga segera akan melakukan kompetisi terbuka untuk memilih Deputi KPK," kata Agus seperti dikutip Antara di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 28 Februari 2018.

    Baca juga: Ketua KPK Benarkan Kabar Heru Winarko Jadi Kepala BNN

    Menurut Agus, KPK mendukung penunjukan Heru Winarko sebagai Kepala BNN menggantikan Komisaris Jenderal Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

    "Belum pernah kejadian deputi KPK dipromosikan. Tentu sangat senang karena itu penghargaan terhadap prestasinya," ujar dia.

    Agus menilai Heru cocok menempati jabatan tersebut. Sebab, kata dia, Heru selalu membantu menuntaskan tugas-tugas yang diberikan pimpinan selama di KPK. "Pak Heru, menurut pengalaman saya selama dua tahun, sangat bagus. Tidak banyak bicara dan pendapatnya sangat tajam," ujar dia.

    Agus berharap agar Heru Winarko menjaga standar norma dan etika yang berlaku di KPK dalam menjalankan tugas di BNN. Menurut dia, kepindahan Heru bisa membawa dua lembaga tersebut berkolaborasi. "Banyak yang bisa di kerja samakan yang bisa membuat BNN lebih efektif," ujarnya.

    Presiden Joko Widodo direncanakan melantik Kepala BNN yang baru pada Kamis, 1 Maret 2018 pagi ini. Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Johan Budi mengatakan Presiden Jokowi telah menerima nama-nama calon pengganti Budi Waseso.

    Jokowi menerima tiga calon yang diajukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut Johan, keputusan pengganti Budi Waseso dilakukan pada Rabu, 28 Maret 2018.

    ARKHELAUS W|FRISKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.