Menteri Yasonna Sebut Jokowi Mungkin Tak Tanda Tangani UU MD3

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani hasil rapat tingkat pertama pembahasan Rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, 8 Februari 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan Presiden Joko Widodo kemungkinan tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3. Sikap ini lantaran presiden menaruh perhatian pada sejumlah norma yang dianggap kontroversial seperti imunitas DPR dan pemanggilan paksa.

"Jadi presiden cukup kaget juga. Makanya saya jelaskan (Presiden) masih menganalisis ini dan dari apa yang disampaikan belum menandatangani dan kemungkinan tidak mendandatangani," katanya setelah menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018.

Baca juga: PPP dan NasDem Akan Ajukan Inisiatif Perubahan terhadap UU MD3

Yasonna menjelaskan Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU MD3. Bila Jokowi tak kunjung membubuhkan tanda tangannya, maka UU tersebut tetap berlaku dengan sendirinya.

Untuk membatalkan sejumlah pasal kontroversial di UU MD3, pemerintah mendorong masyarakat agar mendaftarkan uji materi terkait UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Rakyat punya kesempatan menguji konsitusionalitas ayat-ayat di UU MD3. Kami dorong rakyat menguji ke MK," ucapnya.

Yasonna menuturkan pemerintah sejatinya sepakat merevisi UU MD3 hanya untuk mengakomodir keinginan DPR menambah kursi pimpinannya. Namun dalam perkembangannya DPR mengusulkan revisi di pasal-pasal lainnya.

"Boleh saya katakan melalui perdebatan panjang dan alot itu dua pertiga keinginan teman-teman DPR tidak saya setujui. Lebih dari dua pertiga keinginan yang diminta DPR, kalau kami setujui waduh itu lebih super powerful lagi," katanya.

Baca juga: Kata Bambang Soesatyo Soal Penentangan UU MD3

Salah satu pasal kontroversial di dalam UU MD3 adalah Pasal 122 huruf (k) yang berisi tambahan tugas kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Selain itu, ada pula Pasal 73 yang tak hanya merinci tata cara permintaan DPR kepada polisi untuk memanggil paksa- bahkan dapat dengan penyanderaan- setiap orang yang menolak hadir memenuhi panggilan Dewan. Naskah terakhir pasal tersebut juga menyatakan Kepolisian RI wajib memenuhi permintaan DPR.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempersilakan jika publik hendak mendaftarkan uji materi UU MD3 ke MK. "Kami bersama pemerintah sudah menyusun UU yang ada, termasuk MD3, selanjutnya kami serahkan ke publik dan masyarakat," katanya di Istana






Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

13 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

17 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

19 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun


Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

1 hari lalu

Terima Petani dan Buruh, Setpres Janjikan Aspirasi Soal Reforma Agraria Disampaikan ke Jokowi

Kepala Setpres Heru Budi Hartono mengatakan pemerintah terus menginventarisasi sedikitnya 34 masalah terkait reforma agraria


Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

1 hari lalu

Usai Temui Rocky Gerung, Gibran: Sudah Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret

Gibran mengatakan kunjungannya ke rumah Rocky Gerung yang kerap mengkritisi pemerintahan Jokowi itu tidak ada ketegangan justru berdiskusi santai


Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

1 hari lalu

Kapolda Metro Tak Masalah Ada Demo Berjilid-jilid Usai Jokowi Menaikkan Harga BBM

Kapolda Metro Fadil Imran tak mempermasalahkan ada demo berjilid-jilid setelah Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Asal tak melanggar hukum.


Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

2 hari lalu

Gelar Unjuk Rasa Tolak BBM Naik, Gerakan Rakyat Solo Bersatu Tuntut Jokowi Mundur

Mereka menilai kebijakan yang diambil Jokowi justru menyebabkan tidak stabilnya perekonomian rakyat.


Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

2 hari lalu

Dicalonkan Jadi Pengganti Anies Baswedan, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Heru Budi Hartono menyebut soal namanya yang digadang bakal jadi Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan masih misteri dan tak perlu dijawab.


Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

2 hari lalu

Heru Tiap Hari Ketemu Jokowi, Tapi Klaim Belum Bicarakan Pj Gubernur DKI

Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono hampir setiap hari bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi sejak namanya resmi diusulkan sebagai calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, Heru mengklaim belum ada membicarakan topik ini dengan kepala negara.