PPP dan NasDem Akan Ajukan Inisiatif Perubahan terhadap UU MD3

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kiri) memberi dokumen pengesahan kepada menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat rapat paripurna pembahasan revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di Senayan, Jakarta, 12 Februari 2018. Panitia kerja (Panja) Revisi UU MD3 dan Pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM sepakat menambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 di MPR dan 1 di DPD. TEMPO/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrasi (NasDem) akan mengajukan inisiatif untuk perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Usaha itu akan dilakukan meski anggota DPR dari Fraksi PPP, Achamd Baidowi, mengaku pesimistis bisa mengubah sebagian isi UU MD3 yang dinilai banyak pihak kontroversial.

"Ini memang berat. Namun selama ada jalan kami akan mencoba," kata Baidowi dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2018. Langkah ini dinilai PPP sejalan dengan penolakan masyarakat terhadap undang-undang itu. Beberapa kalangan berniat mengajukan uji materiil.

Baca:
Fraksi PPP: Pembahasan UU MD3 Terburu-buru
Zulkifli Hasan: UU MD3 Bisa Diprotes, Rakyat...

Wakil ketua Fraksi Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Irma Suryani Chaniago mengatakan salah satu yang harus diubah dari undang-undang itu, di antaranya adalah pasal antikritik terhadap DPR. Ia menilai pasal itu seperti pepatah yang berbunyi buruk muka, cermin dipecah. "Tidak mau berbenah lalu melarang dikritik," ujar Irman dalam diskusi itu.

Pasal antikritik itu ada dalam Pasal 122 huruf K UU MD3 yang menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan berhak melakukan pelaporan jika ada pihak-pihak yang dinilai menghina anggota DPR dan lembaga DPR. Menurut Irma, idealnya anggota DPR harus menjaga perilakunya agar dihormati masyarakat.

Martabat DPR, kata dia, bergantung pada orang yang berada di dalamnya. “Kalau sudah bermartabat apa lagi yang akan dikritik?”

Baca juga:
Soal UU MD3, Pengamat: Persekongkolan Jahat...
Lewat Petisi Online, Netizen Tolak UU MD3

DPR, kata Irma, seharusnya tidak membuat regulasi yang melarang masyarakat mengkritik DPR. UU MD3 dinilainya justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. "Kritik adalah hak rakyat untuk mengkritik wakilnya," ujarnya.

Irma mengkritik anggota DPR yang tidak berkomitmen pada kewajibannya sebagai anggota Dewan karena masih mengutamakan usaha atau profesi lainnya. "Ada anggota yang mengutamakan profesinya sebagai pengusaha."

TAUFIQ SIDDIQ






Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

3 hari lalu

Hadiri Mukercab PPP, Anies Baswedan Akan Bahas Capres 2024 Usai Lengser

Hasil musyawarah kerja cabang kesatu DPC PPP Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024.


Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

5 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

24 hari lalu

Suharso Monoarfa Tak Lagi Ketua Umum, Waketum PPP: Bukan Diberhentikan

Arsul tidak menampik jika ada ketegangan antara Suharso Monoarfa dengan Majelis Tinggi PPP. Soal pergantian sudah dibicarakan di internal PPP.


Puan Maharani Bertemu Surya Paloh, Ini Kata Airlangga Hartarto

37 hari lalu

Puan Maharani Bertemu Surya Paloh, Ini Kata Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto menyatakan KIB juga akan segera bertemu dengan Puan Maharani.


Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

39 hari lalu

Idham Chalid, Politikus Tiga Zaman

Idham Chalid dua kali menjabat wakil perdana menteri.


Tak akan Batasi Komunikasi dengan PDIP, Nasdem Butuh Partai Lain di Pilpres 2024

58 hari lalu

Tak akan Batasi Komunikasi dengan PDIP, Nasdem Butuh Partai Lain di Pilpres 2024

Ali mengklaim, NasDem tidak memiliki masalah apapun dengan PDIP.


Nasdem Berharap Naik Kelas di Pemilu 2024

59 hari lalu

Nasdem Berharap Naik Kelas di Pemilu 2024

Kata Ali, alasan partainya mendaftar di hari pertama untuk menunjukkan keseriusan dan kesiapan NasDem untuk mengikuti Pemilu 2024.


Meski ada Pemekaran Daerah, Partai Nasdem Optimis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

25 Juli 2022

Meski ada Pemekaran Daerah, Partai Nasdem Optimis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Nasdem menyatakan optimis bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2024 karena pernah lolos verifikasi KPU dalam dua pemilu sebelumnya.


Usulan Depok Gabung Jakarta, Nasdem: Terbuka Diskusi Provinsi Jakarta Raya

13 Juli 2022

Usulan Depok Gabung Jakarta, Nasdem: Terbuka Diskusi Provinsi Jakarta Raya

Nasdem DPRD DKI mempertanyakan pertimbangan pada usulan pembentukan Jakarta Raya yang terdiri dari Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang dan Bogor.


Politikus NasDem Minta DPR dan Pemerintah Bahas RKUHP secara Terbuka

13 Juli 2022

Politikus NasDem Minta DPR dan Pemerintah Bahas RKUHP secara Terbuka

RKUHP didorong dibahas secara terbuka, setidaknya untuk 14 isu krusial yang disampaikan pemerintah.