KontraS Menilai RKUHP Masih Berisi Pasal Bermasalah

Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017" di kantor Kontras, Kwitang, Jakarta, 10 Oktober 2017. Tempo/Saifullah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan mendorong pembahasan kembali dengan melibatkan masyarakat sipil. Rancangan beleid itu dinilai masih memuat sejumlah pasal bermasalah.

Kepala Bidang Advokasi Putri Kanesia mengatakan setidaknya ada lima belas poin bermasalah dalam RKUHP. "Aturan bermasalah itu berpotensi mengkriminalisasi warga negara dan melanggar hak asasi manusia (HAM)," kata Kepala Bidang Advokasi Putri Kanesia di kantornya, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Baca: Alasan JK Tetap Setuju Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Salah satu poin bermasalah terdapat dalam bab tentang tindak pidana berat terhadap HAM Pasal 680 hingga 683 sesuai draft RKUHP per 2 Februari 2018. Dalam pasal itu terjadi degradasi keseriusan pemerintah dalam melihat dan menindak kasus pelanggaran HAM berat. Sebabnya, pengaturan batas pidana bagi kejahatan genosia dan kejahatan kemanusaiaan dalam RKUHP lebih rendah, yakni minimum 5 tahun dan maksumum 20 tahun penjara. Sementara itu, dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ancaman hukumannya paling ringan 10 tahun dan paling berat 25 tahun penjara.

Pemerintah juga kembali memunculkan pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan kebencian terhadap pemerintah. Aturan itu tertera dalam Pasal 238, 239, 259, dan 260 RKUHP. Padahal pada 2006, aturan yang sama telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Putri menilai aturan itu semakin bermasalah karena diubah menjadi delik umum dari sebelumnya delik aduan. Artinya, siapa pun yang menghina presiden dapat diproses hukum tanpa menunggu aduan korban.

Baca: DPR dan MUI Sepakat LGBT Dipidana dalam RKUHP

KontraS juga menyoroti masih adanya pidana hukuman mati dalam RKUHP. Pidana mati dalam rancangan beleid itu diatur sebagai pidana alternatif. Artinya, setiap terpidana mati harus menjalani masa tunggu selama 10 tahun dalam tahanan sebelum pemerintah mengevaluasi sikap terpidana. Jika dia dinyatakan berkelakuan baik, hukumannya dapat diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Kepala Divisi Pembelaan HAM, Arief Nur Fikri, mengatakan kebijakan ini menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. "Terlebih tidak ada jaminan bagi terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu selama 10 tahun akan dinyatakan memenuhi syarat untuk diturunkan hukumannya," kata dia. Jika tak dinyatakan berkelakuan baik, terpidana tersebut justru harus menjalani dua kali hukuman sekaligus yaitu dipenjara 10 tahun dan dieksekusi mati kemudian.

Dalam RKUHP ini, KontraS juga melihat masalah karena adanya penyempitan kategori penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya dibandingkan dengan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU NOmor 5 Tahun 1998.

Dalam pasal tentang penyiksaan di RKUHP, KontraS mencatat tak ada penjelasan spesifik mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku dan tidak ada aturan tentang bentuk perlakukan atau penghukuman lain yang lebih kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, ancaman pidana yang diatur lebih rendah dari konvensi anti penyiksaan.

Berkaca dari masalah-masalah tersebut, KontraS mendesak DPR untuk mengkaji ulang RKUHP yang saat ini dirancang dengan mengundang masyarakat sipil untuk menghindari pertentangan aturan dengan konstitusi, prinsip demokrasi, dan HAM.

KontraS juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak pengesahan RKUHP yang masih berisi pasal-pasal bermasalah. Kementerian Hukum dan HAM diminta memberikan masukan terkait sejumlah pasal krusial yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakjelasan hukum.

KontraS juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk secara aktif melibatkan diri mengawal pembahasan pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Tanpa pengawasan, pasal bermasalah itu berpotensi membatasi serta mengancam hak-hak fundamental dan kebebasan sipil warga negara.






YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

6 jam lalu

YLBHI Desak Pemerintah dan DPR Lakukan Pembahasan RKUHP Secara Terbuka

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur minta pemerintah dan DPR melakukan pembahasan terbuka terhadap RKUHP.


Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

11 jam lalu

Draf Final RKUHP: Menghina Presiden Diancam Penjara 3,5 Tahun

Perubahan delik penghinaan presiden menjadi delik aduan pada RKUHP dianggap tak menghilangkan masalah utama pada pasal anti-demokrasi itu.


Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

11 jam lalu

Draf RKUHP Final: Kumpul Kebo Diancam Pidana 6 Bulan, Zina Dipenjara 1 Tahun

Dalam draf final RKUHP yang dikirim pemerintah ke DPR memuat pasal soal kumpul kebo dan perzinahan. Kumpul kebo dihukum 6 bulan.


RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

12 jam lalu

RKUHP Tak Akan Disahkan DPR di Masa Sidang Ini

RKUHP dipastikan tidak akan disahkan DPR hingga masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

13 jam lalu

Pemerintah dan DPR Buka Peluang Bahas Ulang RKUHP Terbatas soal 14 Isu Krusial

Pemerintah dan DPR membuka peluang membahas ulang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbatas menyangkut 14 isu krusial.


Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

14 jam lalu

Pemerintah Tambahkan Penjelasan Soal Kritik di Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Pemerintah menambahkan penjelasan soal kritik guna membedakan antara penghinaan dan kritik di pasal penghinaan Presiden dalam RKUHP


DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

15 jam lalu

DPR Berencana Sahkan RUU Pemasyarakatan dalam Rapat Paripurna Besok

DPR RI berencana mengesahkan RUU Pemasyarakatan sebelum masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 berakhir pada 7 Juli 2022.


Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

15 jam lalu

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke DPR Hari Ini, Ada 7 Poin Perubahan

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI


Alasan Koalisi Sipil Protes Eks Pangdam Iskandar Muda Jadi Pj Gubernur Aceh

16 jam lalu

Alasan Koalisi Sipil Protes Eks Pangdam Iskandar Muda Jadi Pj Gubernur Aceh

Sejumlah organisasi masyarakat sipil memprotes penetapan Mayor Jenderal (Purn) Achmad Marzuki sebagai Penjabat Gubernur Aceh.


Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh

17 jam lalu

Mendagri Lantik Mayjen TNI Purn Achmad Mazuki Jadi Pj Gubernur Aceh

Penunjukkan Marzuki sebagai penjabat Gubernur Aceh dikritik oleh KontraS, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Katahati Institute, Perludem, dan ICW.