Alasan JK Tetap Setuju Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (antara)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui adanya pasal penghinaan presiden tetap ada dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). "Presiden juga lambang negara. Kalau Anda menghina lambang negara kan berarti secara keseluruhan orang bisa salah," kata JK di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Februari 2018.

JK kemudian membandingkan dengan hukum mengenai penghinaan terhadap kepala negara yang berlaku di Thailand. JK menuturkan, orang yang menghina anjing peliharaan raja saja bahkan bisa dihukum. Sedangkan di Indonesia tidak berlaku demikian. "Anda kritik habis-habisan kan, presiden wakil presiden tidak ada soal. Cuma, jangan menghina," katanya.

Baca juga: PDIP Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk dalam RKUHP

Menurut JK, penghinaan berbeda dengan kritik. Ia mengatakan, setiap orang boleh mengeritik presiden dan wakil presiden. Namun, kritikan harus memiliki bukti sebagai dasarnya. Adapun penghinaan, kata JK, tidak memiliki dasar.

JK mencontohkan, ada sebutan Presiden adalah anggota Partai Komunis Indonesia. "Dasarnya apa? Karena itu, Anda (misal) kalau saya katakan Anda PKI, Anda bisa tuntut saya kan? Apalagi presiden. Contohnya itu," kata dia.

Tim perumus RKHUP Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati pasal 239 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tetap ada sebagai delik umum dalam RKUHP.

Anggota tim perumus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengusulkan agar pasal penghinaan presiden ini dipertahankan. Arsul berpendapat penurunan ancaman hukuman untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan kepolisian dalam penanganan kasus. Sebab, kata dia, berdasarkan KUHAP, kepolisian berhak menahan terduga pelaku penghinaan presiden.

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Membuat Demokrasi Indonesia Mundur

Ahli dari pemerintah untuk RKUHP, Muladi, berbeda pendapat. Menurut dia, putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. "Presiden tetap harus delik aduan. Itu inti putusan MK 2006 kalau presiden dihina harus jadi delik aduan dan harus lapor ke polisi," ujar dia.






Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

34 hari lalu

Alasan Jubir Tim Sosialisasi RKUHP Jadi Saksi Ringankan Richard Eliezer: Kemanusiaan

Juru bicara Tim Sosialisasi RKUHP, Albert Aries hadir dalam persidangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E untuk menjadi saksi meringankan


Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

34 hari lalu

Jadi Saksi Ahli Meringankan untuk Richard Eliezer, Albert Aries: Saya Hadir Secara Pro Deo Pro Bono

Albert Aries yang dihadirkan sebagai saksi ahli meringankan untuk Richard Eliezer mengatakan dia hadir dengan pro deo dan pro bono alias gratis.


Lima Tanda Kemunduran Demokrasi di Indonesia Versi Lembaga Kajian Masyarakat Sipil

38 hari lalu

Lima Tanda Kemunduran Demokrasi di Indonesia Versi Lembaga Kajian Masyarakat Sipil

Public Virtue Research Institute menerbitkan catatan akhir tahun yang salah satu isinya membahas munculnya tanda-tanda kemunduran demokrasi


Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

43 hari lalu

Menyoroti Pasal 603 dan 604 KUHP Baru, Sanksi Koruptor Jadi Ringan?

Dalam KUHP baru, dimuat pula regulasi hukum tentang Tipikor, aturannya tertuang dalam Pasal 603 dan 604. Sanksi koruptor kok jadi ringan?


Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

44 hari lalu

Pengamat Nilai Partisipasi Publik dalam Pembentukan KUHP Baru Sangat Rendah

Asfinawati mengatakan bahwa derajat partisipasi publik dalam pembentukan KUHP sangat rendah, bahkan cenderung tidak bermakna.


Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

46 hari lalu

Aparat Represif saat Demo Tolak RKUHP, BEM Se-Unpad: Reformasi Polri Omong Kosong!

Rilis Aliansi BEM Se-Unpad, saat kericuhan demo tolak pengesahan RKUHP itu, satu pelajar dibopong setelah dada dan kaki tertembak peluru karet polisi.


Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

46 hari lalu

Kemenkumham Sebut Tidak Ada Tumpang Tindih KUHP dengan UU Lain

Dhahana Putra meyakinkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan undang-undang lain


Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

47 hari lalu

Sejarah Panjang Pengesahan RKUHP Lebih dari 5 Dekade

Sebelum RKUHP disahkan pada 6 Desember 2022 lalu, usulan pembentukan RKUHP telah didengungkan sejak 1963 atau lebih dari setengah abad silam.


KUHP Baru, Imigrasi Klaim Kedatangan WNA Stabil di Bandara Soekarno - Hatta

49 hari lalu

KUHP Baru, Imigrasi Klaim Kedatangan WNA Stabil di Bandara Soekarno - Hatta

Data perlintasan Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan peningkatan kedatangan WNA hingga 3 ribu orang per hari pasca KUHP baru.


Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

52 hari lalu

Komnas HAM: Belum Ada Pelibatan Substansial Masyarakat dalam Pembuatan Undang-Undang

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah, mengatakan selama ini pelibatan masyarakat dinilai belum bersifat substantif.