Alasan JK Tetap Setuju Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (antara)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui adanya pasal penghinaan presiden tetap ada dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP). "Presiden juga lambang negara. Kalau Anda menghina lambang negara kan berarti secara keseluruhan orang bisa salah," kata JK di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 6 Februari 2018.

JK kemudian membandingkan dengan hukum mengenai penghinaan terhadap kepala negara yang berlaku di Thailand. JK menuturkan, orang yang menghina anjing peliharaan raja saja bahkan bisa dihukum. Sedangkan di Indonesia tidak berlaku demikian. "Anda kritik habis-habisan kan, presiden wakil presiden tidak ada soal. Cuma, jangan menghina," katanya.

Baca juga: PDIP Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk dalam RKUHP

Menurut JK, penghinaan berbeda dengan kritik. Ia mengatakan, setiap orang boleh mengeritik presiden dan wakil presiden. Namun, kritikan harus memiliki bukti sebagai dasarnya. Adapun penghinaan, kata JK, tidak memiliki dasar.

JK mencontohkan, ada sebutan Presiden adalah anggota Partai Komunis Indonesia. "Dasarnya apa? Karena itu, Anda (misal) kalau saya katakan Anda PKI, Anda bisa tuntut saya kan? Apalagi presiden. Contohnya itu," kata dia.

Tim perumus RKHUP Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati pasal 239 tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden tetap ada sebagai delik umum dalam RKUHP.

Anggota tim perumus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengusulkan agar pasal penghinaan presiden ini dipertahankan. Arsul berpendapat penurunan ancaman hukuman untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan kepolisian dalam penanganan kasus. Sebab, kata dia, berdasarkan KUHAP, kepolisian berhak menahan terduga pelaku penghinaan presiden.

Baca juga: Pasal Penghinaan Presiden Membuat Demokrasi Indonesia Mundur

Ahli dari pemerintah untuk RKUHP, Muladi, berbeda pendapat. Menurut dia, putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 menyatakan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. "Presiden tetap harus delik aduan. Itu inti putusan MK 2006 kalau presiden dihina harus jadi delik aduan dan harus lapor ke polisi," ujar dia.






Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

1 hari lalu

Wamenkumham Eddy Hiariej Bantah Soal Karpet Merah bagi Koruptor Melalui Remisi dan Pembebasan Bersyarat

Mengapa Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi dan pembebasan bersyarat secara massal kepada terpidana korupsi?


BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

1 hari lalu

BEM SI Demo di Patung Kuda, Sampaikan Masalah yang Tak Bisa Dituntaskan Jokowi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda dan mengevaluasi kinerja pemerintah


Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

2 hari lalu

Wakil Kepala BPIP Tegaskan Pentingnya Merawat Ideologi Pancasila dalam RKUHP

Seminar Mencermati Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam memahami Ideologi Pancasila di Universitas Kristen Indonesia.


BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

2 hari lalu

BEM SI Demo Lagi Usai Jumatan Nanti, Mereka Sebut Gerakan Melawan Pengkhianatan Rezim

BEM SI akan menggelar demo untuk menyuarakan sejumlah masalah dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

27 hari lalu

Wamenkumham Targetkan Dialog Publik dan Sosialisasi RKUHP hingga 4 Oktober

Masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan-masukan terkait RKUHP yang bakal dibahas pemerintah dan DPR


Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

28 hari lalu

Mahasiswa Diperiksa Polisi karena Dianggap Menghina Presiden Jokowi

YP mengatakan kata yang tidak pantas kepada Presiden Jokowi dan dengan cepat video itu pun ramai diberbagai platform media sosial


KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

32 hari lalu

KontraS Kecam Keterlibatan BIN dalam Sosialiasi RKUHP

Menurut Fatia, penolakan terhadap RKUHP yang saat ini muncul di masyarakat, seharusnya tidak ditanggapi melalui intelijen oleh negara.


Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

34 hari lalu

Kemenkumham Bakal Masukan Klausul Baru di RKUHP Cegah Pembungkaman Pers

Kemenkumham menegaskan bahwa di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sama sekali tidak menyinggung adanya tindak pidana pers.


Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

34 hari lalu

Sosialisasi RKUHP Dinilai Masih Kurang, Kemenkumham Kembali Jaring Masukan Publik di 11 Kota

Eddy menyadari untuk mensosialisasikan 37 BAB dan 632 Pasal yang termuat dalam RKUHP bukan perkara mudah.