Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Setuju Pasal Penghinaan Presiden Masuk dalam RKUHP

Reporter

image-gnews
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika berkunjung ke kantor The Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, 5 Februari 2018. Tempo/Zara
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ketika berkunjung ke kantor The Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat, 5 Februari 2018. Tempo/Zara
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sepakat atas dimasukannya pasal penghinaan presiden dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, menurut Hasto, pasal itu berfungsi untuk menumbuhkan kesadaran dalam menghormati pemimpin negara.

"Dengan melihat demokrasi yang kebablasan, bahkan simbol negara pun sering dilecehkan, maka kami melihat hal itu (pasal penghinaan presiden) perlu dilakukan," kata Hasto di The Wahid Institute, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 5 Februari 2018.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden Tetap Dipertahankan di RKUHP

Menurut Hasto, sebagai negara yang menganut budaya Timur, seharusnya bangsa Indonesia dengan sendirinya mengedepankan rasa hormat terhadap pemimpin. Namun, yang terjadi saat ini seringkali justru berbeda.

"Itu bagian dari kebudayaan kita. Bukan hanya presiden, kepala desa, kepala RT pun kita hormati. Sehingga tentu saja, kita harus mengedepankan tradisi untuk sama-sama menghormati, tidak perlu saling menghina," kata Hasto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemunculan pasal penghinaan presiden dalam naskah RKUHP menuai protes lantaran pasal tersebut kembali muncul padahal pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika mengabulkan uji materi terhadap KUHP pada 2006. Juru Bicara MK, Fajar Laksono, menyampaikan protes atas masuknya pasal tersebut dalam naskah RKUHP.

Baca: Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Rentan Digugat

"Tidak melaksanakan putusan pengadilan mencerminkan kita belum menjadi negara hukum seperti yang diinginkan Undang-Undang Dasar 1945," kata Fajar.

Ketentuan pidana terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 263-264 RUU KUHP. Dalam pasal itu, pelaku penghina presiden atau wakil presiden lewat berbagai sarana terancam hukuman pidana paling lama lima tahun penjara.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

1 jam lalu

Logo PDIP
4 Nama Ini Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur dari PDIP untuk Pilgub Jateng

Juru Bicara PDIP Chico Hakim membeberkan empat nama yang masuk bursa bakal calon gubernur di Pilgub Jateng. Siapa saja?


PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

2 jam lalu

Chico Hakim saat memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait kekerasan dan kekejaman terhadap hewan di kawasan Kemang, Jakarta, (25/11). TEMPO/Nurdiansah
PDIP Tanggapi Santai Kabar Cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jakarta

PDIP menilai tidak akan mudah bagi Jokowi mengatur partai yang terlibat agar mendukung calon kepala daerah tertentu, khususnya di Pilgub Jakarta.


Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

4 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Ditanya Soal Maju PIlgub DKI, Heru Budi: Yang Paling Pantas Ketua DPRD Prasetyo Edi

Heru Budi menanggapi dirinya akan maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Dia mengatakan yang cocok adalah Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.


PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

4 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto
PDIP Bocorkan Daftar Nama Unggulan yang Berpotensi Maju di Pilgub Empat Provinsi Utama Pulau Jawa

PDIP belum menerbitkan satu pun surat rekomendasi Pilgub di empat wilayah Pulau Jawa. Sejumlah nama masuk radar bakal calon gubernur.


Asisten Hasto PDIP Kusnadi Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

4 jam lalu

Staf Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, Kusnadi, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Dalam pemeriksaan sebelumnya penyidik KPK melakukan penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel dan buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto, dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Asisten Hasto PDIP Kusnadi Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini, Rabu, 19 Juni 2024.


Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

5 jam lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

Wacana pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 direspon sejumlah partai politik.


PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

8 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
PKS-PDIP-PKB Bersatu, Anies Baswedan Menuju Pilgub Jakarta?

PKS, PDIP, dan PKB telah memberi sinyal dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta. Akankah Anies menuju PIlgub Jakarta?


Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Bisa Ditangkap

17 jam lalu

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan
Eks Penyidik KPK Yakin Harun Masiku Bisa Ditangkap

Yudi optimis AKBP Rossa mampu menuntaskan pencarian Harun Masiku karena berpengalaman dalam menangani berbagai kasus besar di KPK.


Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

22 jam lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memegang palu sidang usai dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Sepakat Korban Judi Online Bisa Terima Bansos, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, sepakat korban judi online bisa memperoleh bansos untuk sementara waktu. Ini alasannya?


Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

23 jam lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama keluarga menunaikan salat iduladha 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lokasi masjid tempat Anies beribadah tidak jauh dari rumahnya. Tempo/Novali Panji
Anies Baswedan: Terbiasa dengan PKS hingga Tak Memikirkan Lawan Pilkada 2024

Anies Baswedan telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jakarta