TEMPO,CO, Jakarta - Panitia khusus hak angket untuk Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan draf sementara rekomendasi bagi KPK. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan draf tersebut kemungkinan sudah rampung dan sesuai dengan keinginan fraksi. "Saya rasa tidak ada masukan lain dari kami," ucap Hendrawan pada Kamis, 1 Februari 2018.
Menurut Hendrawan, dari sepuluh poin rekomendasi tersebut, tak ada satu pun yang dimaksudkan melemahkan KPK. Justru, ujar dia, itu bakal memperkuat lembaga antirasuah tersebut. Draf tersebut direncanakan dibacakan dalam rapat paripurna pada Senin, 12 Februari 2018.
Baca: KPK Tanggapi Usulan Pansus Angket Soal Pembentukan Dewan Pengawas
Berikut ini sepuluh rekomendasi yang diperoleh Tempo dari salinan dokumen.
Aspek Kelembagaan
1. Meminta presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.
2. Meminta KPK meningkatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga lain, seperti Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan serta perbankan, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara optimal, terintegrasi, dan bersinergi.
3. Meminta presiden serta KPK membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan tokoh masyarakat yang berintegritas melalui peraturan presiden.
Aspek Kewenangan
4. Meminta KPK membangun jaringan kerja yang kuat dalam menjalankan tugas koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
5. Meminta KPK memperhatikan prinsip hak asasi manusia serta mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
6. Meminta KPK membangun sistem pencegahan dan monitoring yang sistemik agar dapat mencegah korupsi berulang serta penyalahgunaan keuangan negara.
Baca: Pansus Hak Angket: RUU Penyadapan Bukan Hanya untuk KPK
Aspek Anggaran
7. Meminta KPK meningkatkan dan memperbaiki tata kelola anggarannya sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
8. Meminta KPK mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam fungsi pencegahan sehingga dapat memberi pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat.
Aspek Tata Kelola Sumber Daya Manusia
9. Meminta KPK memperbaiki tata kelola sumber daya manusia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
10. Meminta KPK semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, serta pemberhentian sumber daya manusia KPK dengan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, UU Kepolisian RI, dan UU Kejaksaan RI.
