DPR Beri Saran Pemerintah Agar KLB di Papua Tidak Terulang

Sejumlah anak menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Januari 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat RI lintas komisi dengan beberapa menteri membahas kelanjutan status Kejadian Luar Biasa di Papua di Pansus B DPR RI, Kamis, 1 Januari 2018. Rapat membicarakan penanggulangan gizi buruk dan campak.

“Kami mengundang beberapa menteri supaya ada mozaik untuk melihat permasalahan secara komprehensif,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Pansus B DPR RI, Kamis, 1 Januari 2018.

Baca:
Menteri Kesehatan: 10 Daerah di Papua Berpotensi KLB Gizi Buruk ...
KLB Campak di Papua, Menkes Akan Kirim ...

Menteri-menteri yang hadir dalam rapat adalah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, dan Wakil Menteri Energi, Sumberdaya Mineral Archandra Tahar.

DPR akan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah melalui para menteri yang hadir. Fahri menuturkan masukan itu disampaikan agar tidak terjadi lagi kejadian luar biasa di Papua dan wilayah lainnya.

Baca juga:
Kemendagri Bentuk Tim Internal Evaluasi Otonomi Khusus Papua
Idrus Marham: Dana Otonomi Khusus Papua Rp 8 Triliun

KLB campak dan masalah gizi buruk yang dialami sebagian warga Kabupaten Asmat, Papua, memakan korban jiwa. Selama September 2017 hingga 28 Januari 2018, sebanyak 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk. Pemerintah segera bertindak dengan membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan.

Fahri mengatakan bahwa saat ini Papua menjadi fokus pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Ia mengakui ada persoalan kultur dan masalah di lapangan yang sulit dijelaskan. “Maka itu perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif.”






Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

4 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

17 jam lalu

DPR Papua Barat Dukung TNI - Polri Tumpas KKB Penghambat Pembangunan

Orgenes mengatakan kebiadaban KKB di wilayah itu sangat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sipil pada umumnya.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

18 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

19 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

2 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.