DPR Beri Saran Pemerintah Agar KLB di Papua Tidak Terulang

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah anak menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Januari 2018. ANTARA

    Sejumlah anak menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 22 Januari 2018. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat RI lintas komisi dengan beberapa menteri membahas kelanjutan status Kejadian Luar Biasa di Papua di Pansus B DPR RI, Kamis, 1 Januari 2018. Rapat membicarakan penanggulangan gizi buruk dan campak.

    “Kami mengundang beberapa menteri supaya ada mozaik untuk melihat permasalahan secara komprehensif,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Pansus B DPR RI, Kamis, 1 Januari 2018.

    Baca:
    Menteri Kesehatan: 10 Daerah di Papua Berpotensi KLB Gizi Buruk ...
    KLB Campak di Papua, Menkes Akan Kirim ...

    Menteri-menteri yang hadir dalam rapat adalah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, dan Wakil Menteri Energi, Sumberdaya Mineral Archandra Tahar.

    DPR akan memberikan masukan dan saran kepada pemerintah melalui para menteri yang hadir. Fahri menuturkan masukan itu disampaikan agar tidak terjadi lagi kejadian luar biasa di Papua dan wilayah lainnya.

    Baca juga:
    Kemendagri Bentuk Tim Internal Evaluasi Otonomi Khusus Papua
    Idrus Marham: Dana Otonomi Khusus Papua Rp 8 Triliun

    KLB campak dan masalah gizi buruk yang dialami sebagian warga Kabupaten Asmat, Papua, memakan korban jiwa. Selama September 2017 hingga 28 Januari 2018, sebanyak 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk. Pemerintah segera bertindak dengan membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan.

    Fahri mengatakan bahwa saat ini Papua menjadi fokus pemerintah. Menurut dia, Presiden Joko Widodo adalah presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Ia mengakui ada persoalan kultur dan masalah di lapangan yang sulit dijelaskan. “Maka itu perlu ada penjelasan yang lebih komprehensif.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.