Pejabat Papua Sering Mangkir, Pemerintah Akan Lakukan Ini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kata sambutan, dalam acara sertijab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut menggantikan Menteri Tedjo yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Jakarta, 13 Agustus 2015. TEMPO/ Aditia Noviansyah

    Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kata sambutan, dalam acara sertijab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut menggantikan Menteri Tedjo yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Jakarta, 13 Agustus 2015. TEMPO/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah pusat akan lebih ketat mengawasi pembangunan di Papua. Sebab, anggaran pemerintah senilai Rp 34 triliun untuk Papua selama ini dianggap tidak memberikan hasil.

    "Karena banyak pejabat Papua yang tidak tinggal di sana, kebanyakan di kota besar," kata Luhut dalam jumpa pers usai rapat kerja dengan sejumlah menteri di kantornya, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.

    Luhut berjanji menindak tegas para pejabat Papua yang lari dari tugas. Sebab dia beralasan tindakan para pejabat tersebut tak mencerminkan semangat membangun Papua. Padahal seharusnya pejabat-pejabat di Papua harus memberikan contoh pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung.  "Jangan hanya salahkan pemerintah pusat dengan tuduhan tidak pedulikan Papua," kata Luhut.

    Luhut juga mengatakan pemerintah pusat juga akan semakin serius memperbaiki jalur transportasi dan infrastruktur di Papua. Jika transportasi dan infrastruktur lancar, pemerintah yakin pembangunan di Papua bisa berjalan mudah.

    Seorang pejabat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa Luhut sudah meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mempersiapkan pengawasan terhadap pejabat dan kepala daerah Papua yang tinggal di kota besar. Menteri Tjahjo sedang menyiapkan peraturan berupa sanksi bagi pejabat-pejabat Papua yang lari dari tugas. "Dalam waktu dekat peraturannya jadi," kata Sumber Tempo.

    Dalam draf RAPBN Tahun 2016 yang diajukan Presiden Jokowi pemerintah memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7.765.059.420.000.

    Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dibagi 70 persen atau Rp 5.435.541.600.000 untuk Provinsi Papua dan 30 persen atau Rp2.329.517.820.000 untuk Provinsi Papua Barat.

    Pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat  yakni Rp 3.375.000.000.000. Jumlah dana tambahan infrastruktur tesebut dibagi untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2.261.250.000.000 dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.113.750.000.000.

    INDRA WIJAYA

     

     

     

    Lihat Juga