Pejabat Papua Sering Mangkir, Pemerintah Akan Lakukan Ini

Reporter

Luhut Binsar Pandjaitan memberikan kata sambutan, dalam acara sertijab Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Luhut menggantikan Menteri Tedjo yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Polhukam. Jakarta, 13 Agustus 2015. TEMPO/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah pusat akan lebih ketat mengawasi pembangunan di Papua. Sebab, anggaran pemerintah senilai Rp 34 triliun untuk Papua selama ini dianggap tidak memberikan hasil.

"Karena banyak pejabat Papua yang tidak tinggal di sana, kebanyakan di kota besar," kata Luhut dalam jumpa pers usai rapat kerja dengan sejumlah menteri di kantornya, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2015.

Luhut berjanji menindak tegas para pejabat Papua yang lari dari tugas. Sebab dia beralasan tindakan para pejabat tersebut tak mencerminkan semangat membangun Papua. Padahal seharusnya pejabat-pejabat di Papua harus memberikan contoh pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung.  "Jangan hanya salahkan pemerintah pusat dengan tuduhan tidak pedulikan Papua," kata Luhut.

Luhut juga mengatakan pemerintah pusat juga akan semakin serius memperbaiki jalur transportasi dan infrastruktur di Papua. Jika transportasi dan infrastruktur lancar, pemerintah yakin pembangunan di Papua bisa berjalan mudah.

Seorang pejabat di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan bahwa Luhut sudah meminta Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mempersiapkan pengawasan terhadap pejabat dan kepala daerah Papua yang tinggal di kota besar. Menteri Tjahjo sedang menyiapkan peraturan berupa sanksi bagi pejabat-pejabat Papua yang lari dari tugas. "Dalam waktu dekat peraturannya jadi," kata Sumber Tempo.

Dalam draf RAPBN Tahun 2016 yang diajukan Presiden Jokowi pemerintah memberikan alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 7.765.059.420.000.

Alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dibagi 70 persen atau Rp 5.435.541.600.000 untuk Provinsi Papua dan 30 persen atau Rp2.329.517.820.000 untuk Provinsi Papua Barat.

Pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat  yakni Rp 3.375.000.000.000. Jumlah dana tambahan infrastruktur tesebut dibagi untuk Provinsi Papua sebesar Rp 2.261.250.000.000 dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1.113.750.000.000.

INDRA WIJAYA

 





Melatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler

50 hari lalu

Melatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler

Sebelum Deddy Corbuzier memperoleh pangkat Letkol Tituler, Idris Sardi sudah lebih dulu mendapatkannya


Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

4 Agustus 2022

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?


Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

23 Mei 2022

Mahfud Md Anggap Wajar Ada yang Menolak Pemekaran Wilayah Papua

Mahfud Md menanggapi protes beberapa organisasi masyarakat Papua soal penolakan program daerah otonom baru atau DOB di Papua.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

10 Mei 2022

Polda Papua Barat Imbau Warga Tak Terprovokasi Rencana Demo Tolak DOB

Demonstrasi sekelompok warga Papua Barat akan digelar pada Selasa, 10 Mei 2022. Menolak pembentukan DOB.


Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

22 Maret 2022

Tiga Kemungkinan Jika Kekhususan Jakarta Dicopot

Meski kemungkinan kekhususan Jakarta dicopot, Dhany yakin Jakarta tetap akan menjadi kota megapolitan.


RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

18 Januari 2022

RIPPP Diharapkan Tidak Buat Papua Merana 20 Tahun Mendatang

Kepala Bappeda Papua Yohanis Walilo berharap RIPPP 2022-2041 tidak membuat wilayah di kawasan timur itu merana pada 20 tahun mendatang.


Rapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan

18 Januari 2022

Rapat RIPP Papua Digelar, Salah Satunya Bahas 5 Strategi Turunkan Kemiskinan

Bappenas bersama sejumlah jajaran lembaga pusat dan daerah membahas Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua atau RIPPP 2022-2041.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.