Idrus Marham: Dana Otonomi Khusus Papua Rp 8 Triliun

Sehari pasca-gempa di Lebak Banten, Menteri Sosial Idrus Marham, Rabu siang, 24 Januari 2018, mengunjungi korban gempa di Desa Cimandiri, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Kecamatan Panggarangan merupakan wilayah paling parah terdampak gempa Selasa siang kemarin. DARMA WIJAYA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan dana otonomi khusus Papua untuk tahun ini Rp 8 triliun. Rinciannya adalah Rp 5,1 triliun untuk Papua dan Rp 2,9 triliun untuk Papua Barat. "Karena itu, kita bicara bagaimana Rp 8 triliun ini bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan masyarakat," kata Idrus, di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rabu, 31 Januari 2018.

Dia mengatakan dibutuhkan pendampingan dalam penggunaan dana yang jumlahnya hingga Rp 8 triliun itu. "Perlu ada pendampingan secara bersama-sama di kegubernuran dan pemerintah pusat untuk pengelolaan pendanaan ini agar betul-betul benar kena sasaran," tutur Idrus.

Baca juga: Jokowi Akan Benahi Pencairan Dana Otsus Papua 

Idrus mengatakan pendampingan itu perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat Papua. Dia berujar, cara-cara yang diusung pemerintah belum tentu pas dengan kultur masyarakat Papua. Karena itu, pendampingan dilakukan agar masyarakat Papua dapat mandiri.

Ihwal kejadian luar biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang terjadi di Papua, Idrus mengatakan Kementerian Sosial akan berupaya membangkitkan semangat hidup masyarakat Asmat, sehingga mereka tidak menolak jika akan diberi pengobatan. "Kami harus menjelaskan kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka dengan imunisasi, ada vaksin, dan sebagainya," katanya.

Baca juga: Kemendagri Akan Evaluasi Dana Otsus Papua 

KLB campak dan masalah gizi buruk yang dialami sebagian warga suku Asmat, Papua, memakan korban jiwa. Selama September 2017 hingga 28 Januari 2018, sebanyak 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk. Pemerintah segera bertindak dengan membentuk satuan tugas (satgas) kesehatan.






Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

30 Juni 2022

Usman Hamid Sebut Pengesahan 3 RUU DOB Papua Penyelundupan Hukum

Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Indonesia Usman Hamid mengkritik rencana pengesahan tiga RUU Otonomi Baru atau RUU DOB Papua hari ini.


Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

21 Mei 2022

Langkah Jokowi Bahas DOB Papua dengan MRP Dianggap Sebagai Politik Pecah Belah

Koalisi Kemanusiaan untuk Papua menilai Pemerintahan Presiden Jokowi melakukan politik pecah belah dengan melakukan pembahasan soal DOB dengan MRP.


MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

21 April 2022

MRP: 20 Kewenangan di UU Otsus Papua Tak Dijalankan Negara

MRP menilai masih banyak kewenangan dalam UU Otsus Papua yang tak dijalankan oleh negara.


Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

15 Desember 2021

Rakor soal Papua, Ma'ruf Amin: Operasi Teritorial Ujung Tombak Kesejahteraan

Wapres Ma'ruf Amin menggelar Rapat Pendekatan Penanganan Papua Pasca UU Otsus Papua 2021 di Istana Wapres


Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

9 Juli 2021

Selain Jaksa Pinangki, ini Koruptor yang Dapat Diskon Masa Hukuman

Publik menyoroti pengurangan masa hukuman Jaksa Pinangki Sirna Malasari, sebelumnya beberapa koruptor ini pun mendapat korting pula.


Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

9 Juni 2021

Majelis Rakyat Papua Sebut Warga Tak Ingin Ada Pemekaran Wilayah

Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.


Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

27 Mei 2021

Kepala Bais Sebut Gangguan Keamanan untuk Setop RUU Otsus Papua

Kepala Bais TNI curiga gangguan keamanan di Papua bertujuan untuk menghentikan pembahasan RUU Otsus Papua.


Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

4 Maret 2021

Polisi Buru Satu Lagi Aktivis Papua yang Diduga Terlibat Kasus Pengeroyokan

Kuasa hukum aktivis Papua mengungkap sejumlah keganjilan dalam kasus dugaan pngeroyokan saat demonstrasi otonomi khusus Papua di DPR itu.


DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

22 Februari 2021

DPR Terbuka Bahas Revisi UU Otsus Papua Meski Ada Temuan Penyimpangan Dana

Azis Syamsuddin mengatakan DPR terbuka terhadap revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua yang diusulkan pemerintah


Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

17 Februari 2021

Mabes Polri Sebut Ada Penyelewengan Pengelolaan Dana Otsus Papua

Mabes Polri menduga ada penyelewengan pengelolaan dana otsus Papua.