KLB Campak di Papua, Menkes Akan Kirim Dokter Spesialis

Menteri Kesehatan Nila DF Moeloek (kiri) berbincang dengan orangtua anak di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 25 Januari 2018. Kunjungan kerja Menkes ke penampungan dan RSUD Agats untuk meninjau penanganan pasien campak dan gizi buruk. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek akan menguatkan program Nusantara Sehat, terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Papua.

"Kami imunisasi atau ORI di sana sekitar 13.300 orang," kata Nila usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada Rabu, 31 Januari 2018.

Baca: Menteri Yohana: Papua Tidak Layak Anak

Kementerian, kata Nila, akan menurunkan dokter spesialis untuk menghadapi kejadian luar biasa itu. Meurut dia, saat ini masih ada 30 orang yang dirawat di rumah sakit dan 50 orang yang dirawat di gereja. Mereka dirawat di gereja karena rumah sakit tidak dapat menampung lonjakan pasien.

Hingga saat ini dokter umum juga masih dibutuhkan, Nila mengatakan akan merekrut dan menyalurkan para dokter itu untuk menangani kasus kesehatan di Papua. "Setiap bulan kami tukar melalui Timika," ujar dia.

Namun, Nila masih mengkhawatirkan pasien-pasien yang sudah sembuh terjangkit lagi. Ketersediaan pangan yang bergizi bisa menjadi faktor bagi masyarakat Papua akan terjangkit penyakit lagi. "Kami akan melakukan penguatan di Puskesmas di distrik-distrik tersebut," kata dia.

Baca: Satker untuk KLB Papua, Menteri Puan Pakai Dana Menteri dan Otsus

Hari ini, sejumlah menteri melakukan rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka membahas soal tindak lanjut dari Kejadian Luar Biasa di Papua.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan tak akan membuat satuan kerja dengan kementerian terkait, guna menindak lanjuti kejadian luar biasa di Papua. Dia menuturkan akan menggunakan dana dari setiap kementerian dan otonomi khusus Papua.

Otsus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.






Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

16 jam lalu

Komnas HAM Minta TNI Evaluasi Keberadaan Brigif Raider 20 di Timika Papua

Komnas HAM meminta TNI mengevaluasi keberadaan Brigif Raider 20 di Timika, Papua. Permintaan ini merupakan yang pertama dari Komnas untuk TNI.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

23 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

1 hari lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 hari lalu

Paulus Waterpauw Somasi Kuasa Hukum Lukas Enembe

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melayangkan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe.


Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

3 hari lalu

Soal Tudingan Cuci Uang di Kasino, Pengacara Lukas Enembe: PPATK Hoaks

Kuasa hukum Lukas Enembe merasa PPATK tengah membunuh karakter Gubernur Papua itu dengan mengungkap soal setoran ke kasino.


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

4 hari lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

5 hari lalu

KPK Keluarkan Panggilan Kedua ke Lukas Enembe, Polda Papua Siagakan 1.800 Personel

1.800 personel polisi disiagakan mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua ke Lukas Enembe


Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

5 hari lalu

Polisi Tangkap Tersangka Pemasok Senjata dan Amunisi KKB di Timika

Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz 2022 kembali mengungkap jaringan pemasok senjata dan amunisi KKB Intan Jaya di Mimika.


Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

6 hari lalu

Satu Korban Mutilasi oleh Anggota TNI di Papua Ternyata Masih Anak di bawah Umur

KontraS mengatakan, tuduhan aparat yang mengatakan empat korban mutilasi di Papua terlibat gerakan separatis tidak terbukti.