KLB Campak di Papua, Menkes Akan Kirim Dokter Spesialis

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Nila DF Moeloek (kiri) berbincang dengan orangtua anak di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 25 Januari 2018. Kunjungan kerja Menkes ke penampungan dan RSUD Agats untuk meninjau penanganan pasien campak dan gizi buruk. ANTARA

    Menteri Kesehatan Nila DF Moeloek (kiri) berbincang dengan orangtua anak di Aula Gereja Protestan, Agats, Kabupaten Asmat, Papua, 25 Januari 2018. Kunjungan kerja Menkes ke penampungan dan RSUD Agats untuk meninjau penanganan pasien campak dan gizi buruk. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek akan menguatkan program Nusantara Sehat, terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Papua.

    "Kami imunisasi atau ORI di sana sekitar 13.300 orang," kata Nila usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada Rabu, 31 Januari 2018.

    Baca: Menteri Yohana: Papua Tidak Layak Anak

    Kementerian, kata Nila, akan menurunkan dokter spesialis untuk menghadapi kejadian luar biasa itu. Meurut dia, saat ini masih ada 30 orang yang dirawat di rumah sakit dan 50 orang yang dirawat di gereja. Mereka dirawat di gereja karena rumah sakit tidak dapat menampung lonjakan pasien.

    Hingga saat ini dokter umum juga masih dibutuhkan, Nila mengatakan akan merekrut dan menyalurkan para dokter itu untuk menangani kasus kesehatan di Papua. "Setiap bulan kami tukar melalui Timika," ujar dia.

    Namun, Nila masih mengkhawatirkan pasien-pasien yang sudah sembuh terjangkit lagi. Ketersediaan pangan yang bergizi bisa menjadi faktor bagi masyarakat Papua akan terjangkit penyakit lagi. "Kami akan melakukan penguatan di Puskesmas di distrik-distrik tersebut," kata dia.

    Baca: Satker untuk KLB Papua, Menteri Puan Pakai Dana Menteri dan Otsus

    Hari ini, sejumlah menteri melakukan rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Mereka membahas soal tindak lanjut dari Kejadian Luar Biasa di Papua.

    Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan tak akan membuat satuan kerja dengan kementerian terkait, guna menindak lanjuti kejadian luar biasa di Papua. Dia menuturkan akan menggunakan dana dari setiap kementerian dan otonomi khusus Papua.

    Otsus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.