KPK Lengkapi Berkas Pokok Perkara untuk Fredrich Yunadi

Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, 13 Januari 2018. ANTARA FOTO/Elang Senja

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, memastikan penyidikan untuk tersangka merintangi penyidikan dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Fredrich Yunadi, masih berjalan. Ia mengatakan penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi sejumlah bukti agar berkas perkara siap dibawa ke persidangan.

“Bukti-bukti sudah cukup banyak dan firm terkait peristiwa tanggal 15 dan 16 November 2017. Namun ada beberapa hal yang perlu dipastikan agar berkas menjadi solid dan siap dibawa ke persidangan,” kata Febri, di kantor KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 30 Januari 2018.

Baca: Pengacara Fredrich Yunadi: Jangan-jangan KPK Kebut Perkara Pokok

Sementara itu, Fredrich Yunadi mengajukan permohonan praperadilan terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam upaya menghalangi penyidikan terhadap Setya Novanto untuk kasus korupsi proyek e-KTP. Dalam kasus ini, Fredrich bersama dengan dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutardjo, diduga memanipulasi catatan medis Setya Novanto yang saat itu buron.

Fredrich beralasan penyelidikan baru bisa dilakukan bila ada laporan masyarakat dan seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga menilai penetapan dirinya sebagai tersangka terlalu cepat.

Baca: Selain Fredrich, KPK Tangani Enam Kasus Perintangan Penyidikan

Namun Febri membantah anggapan tersebut. Menurut dia, KPK memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Fredrich sebagai tersangka. KPK juga telah memeriksa 35 saksi dan ahli untuk kasus ini.

Febri menjelaskan, pihaknya masih mempelajari permohonan praperadilan Fredrich yang berkutat pada proses penyelidikan dan penyidikan. Menurut dia, anggapan tersebut tidak tepat lantaran Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat khusus. “Sejak penyelidikan, kami sudah memiliki dua barang bukti, lalu dinaikkan ke penyidikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

KPK, kata Febri, memastikan proses hukum terhadap dua tersangka merintangi penyidikan, Bimanesh Sutardjo dan Fredrich Yunadi, telah dilakukan secara benar. “Seluruh proses formal KPK dengan dua tersangka dilakukan secara benar sesuai dengan hukum acara.”

Rencananya, sidang perdana permohonan praperadilan atas Fredrich Yunadi dimulai pada 5 Februari 2018. Jadwal ini maju sepekan setelah awalnya dijadwalkan pada 12 Februari 2018. “Kami pertimbangkan dulu surat dan substansi permohonan tersebut,” kata Febri.






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

4 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

5 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

6 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

7 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

8 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

9 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

9 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

10 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.