Kasus E-KTP, Anang Sugiana Ajukan Jadi Justice Collaborator

Reporter

Tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo, menjalani pemeriksaan perdana pasca ditahan, di gedung KPK, Jakarta, 28 November 2017. Anang diperiksa sebagai saksi terkait pengembangan dan penyidikan kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Ketua DPR Setya Novanto. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima surat permohonan menjadi justice collaborator (JC) dari tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik, Anang Sugiana Sudihardjo.

"Sekitar pertengahan Januari kemarin penyidik menerima surat permohonan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo sebagai JC," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.

Baca juga: KPK Periksa Setya Novanto sebagai Saksi Anang Sugiana

Menurut Febri, pengajuan permohonan Anang menjadi JC dapat dipandang sebagai langkah positif jika hal itu tidak dilakukan setengah hati. "Jika tidak memenuhi seluruh persyaratan, tentu JC tidak dapat dikabulkan," ujarnya.

Anang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi e-KTP, kata Febri, dapat diancam dengan hukuman pidana penjara hingga seumur hidup dan maksimal 20 tahun. "Jika JC dikabulkan, tuntutan lebih rendah bisa diberikan dan hakim pun akan mempertimbangkannya sebagai faktor meringankan. Jika terbukti bersalah, narapidana akan mendapatkan potongan masa tahanan dan lain-lain," tuturnya.

Apabila Anang serius mengajukan JC, kata Febri, tentunya yang bersangkutan harus membuka seluas-luasnya perannya sendiri dan pihak lain. "KPK akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah JC akan diterima atau tidak. Konsistensi Anang Sugiana Sudihardjo akan dicatat," ujarnya.

Baca juga: KPK Telusuri Aliran Dana Korupsi E-KTP Lewat Money Changer

Febri menjelaskan, dalam Pasarl 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengatur secara tegas bahwa remisi untuk pelaku korupsi, terorisme, narkotika, dan kejahatan lainnya hanya akan diberikan jika memenuhi syarat tambahan. "Salah satunya bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, fasilitas lain yang didapatkan seorang JC dalam kasus korupsi adalah pembebasan bersyarat jika sudah menjalankan 2/3 masa pidana. "Jadi, mengajukan JC merupakan hak dari tersangka atau terdakwa. Namun, keseriusan pemohon JC sangat dituntut dalam proses hukum ini. Jika tidak, tentu JPU akan mempertimbangkan tuntutan maksimal sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa," kata dia.

Kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun ini diduga melibatkan banyak pihak. Kasus ini juga memiliki dampak yang sangat luas terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia.

Anang Sugiana Sudihardjo merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP pada tanggal 27 September 2017. Anang disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.






KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

29 Juni 2022

KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Gamawan Fauzi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.


KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

27 Juni 2022

KPK Terima Duit Rp 86 Miliar Kasus Korupsi E-KTP dari Amerika Serikat

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang itu bisa kembali ke Indonesia karena bantuan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

23 Juni 2021

KPK Setor Rp550 Juta Hasil Lelang Mobil Markus Nari ke Kas Negara

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Jaksa Eksekutor KPK Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang hasil lelang.


Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

7 November 2020

Setya Novanto Digugat Bekas Kuasa Hukumnya Rp 2,25 Triliun

Fredrich menuding Setya Novanto belum membayar jasanya selama menjadi pengacara terpidana kasus korupsi proyek e-KTP itu.


Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

11 September 2020

Polisi Tangkap Pembuat E-KTP Palsu di Jakarta Utara, 2 Masih Buron

Komplotan pembuat E-KTP palsu di Cilincing diringkus Polres Jakarta Utara, setelah polisi melakukan undercover buying.


MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

7 Juli 2020

MAKI: Penyelidikan TPPU Setya Novanto Mandek di Bareskrim dan KPK

MAKI mengajukan praperadilan dan meminta hakim menyatakan penghentian Penyelidikan TPPU Setya Novanto yang dilakukan Bareskrim Polri dan KPK tidak sah


Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

3 Desember 2019

Kasus E-KTP, KPK Banding Putusan Markus Nari

Febri mengatakan KPK mengajukan banding karena pihaknya meyakini Markus Nari semestinya terbukti menerima US$ 900 ribu.


Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

11 November 2019

Markus Nari Hadapi Sidang Vonis di Kasus E-KTP Hari Ini

Jaksa menuntut Markus Nari 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.


KPK Periksa Putri Setya Novanto dalam Kasus E-KTP

28 Agustus 2019

KPK Periksa Putri Setya Novanto dalam Kasus E-KTP

KPK memeriksa putri Setya Novanto selaku mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera.


Setya Novanto Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

28 Agustus 2019

Setya Novanto Minta Dibebaskan dari Dakwaan KPK

Maqdir mengatakan Setya Novanto mengajukan PK karena adanya novum atau bukti baru.