KPK Panggil Eks Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus E-KTP

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Mendagri Gamawan Fauzi melempar senyuman saat berjalan meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019. ANTARA

TEMPO.CO, JakartaKomisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam penyidikan kasus e-KTP, Rabu, 29 Juni 2022. Gamawan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tannos (PLS) selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2022.

Paulus Tannos bersama tiga orang lainnya pada tanggal 13 Agustus 2019 telah diumumkan sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP, yakni mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya (ISE), anggota DPR RI 2014-2019 Miryam S. Haryani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HSF).

Empat orang itu disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam konstruksi perkara, dijelaskan pula bahwa ketika proyek e-KTP dimulai pada 2011, tersangka Paulus Tannos diduga telah lakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor dan tersangka Husni dan Isnu di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal, Husni dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 10 bulan dan menghasilkan beberapa output, di antaranya adalah SOP pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang menjadi dasar untuk penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) yang pada tanggal 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri.

Tersangka Paulus Tannos juga diduga lakukan pertemuan Andi Agustinus, Johannes Marliem, dan tersangka Isnu untuk bahas pemenangan konsorsium PNRI. Juga menyepakati fee sebesar 5 persen sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kemendagri.

Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait dengan proyek e-KTP tersebut.






Instruksi Bupati Kediri: Berobat ke Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

5 jam lalu

Instruksi Bupati Kediri: Berobat ke Rumah Sakit Cukup Bawa KTP

Dinas Kesehatan Kediri berupaya menyiapkan dua strategi agar warga yang berobat cukum membawa KTP.


Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

1 hari lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

6 hari lalu

Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Kependudukan Digital

Saat ini terjadi kekosongan blangko E-KTP yang merata di semua wilayah Indonesia. Dinas Dukcapil DKI terbitkan identitas kependudukan digital.


Alasan Novel Baswedan Bela Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: KPK Jangan untuk Kepentingan Politik

28 hari lalu

Alasan Novel Baswedan Bela Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: KPK Jangan untuk Kepentingan Politik

Ini alasan eks penyidik KPK Novel Baswedan, mengapa ia bela Anies baswedan dan Ganjar Pranowo. "Hukum tidak boleh untuk manakut-nakuti," katanya.


Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirut Perum Percetakan Negara Divonis 4 Tahun Penjara

35 hari lalu

Sidang Korupsi E-KTP, Eks Dirut Perum Percetakan Negara Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Dirut Perum Percetakan Negara RI Isnu Edhi Wijaya divonis empat tahun penjara dalam perkara korupsi e-KTP tahun 2011-2013.


Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

18 September 2022

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

27 Agustus 2022

WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

WNA di Indonesia bisa memiliki e-KTP dengan tujuan mempermudah akses pelayanan publik. Tapi, penuhi dulu persyaratan ini.


WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

27 Agustus 2022

WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

Meskipun sama-sama berhak memiliki e-KTP tetapi kartu milik WNI dan WNA mempunyai 4 perbedaan mendasar. Apa saja?


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

22 Agustus 2022

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

18 Agustus 2022

Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

Hari ini Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower rusunawa. Simak syarat dan ketentuan bila ingin menghuni di salah satu rusunawa tersebut.