Pengamat: Cawapres Tokoh Muda Islam Diharapkan Redam Isu SARA

Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti, Pakar Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan, dan Peneliti LSI Taufik Febri dalam sebuah acara diskusi bertajuk di Menemukan Tokoh Muda dan Islami di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, 27 Januari 2018. Dewi Nurita/Tempo.

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis lima tokoh muda Islam yang berpeluang melengkapi calon presiden nasionalis dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019. Peneliti LSI, Taufik Febri, menyatakan calon presiden nasionalis yang dipasangkan dengan tokoh muda Islam dapat mengantisipasi maraknya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilpres 2019.

"Memang harapannya calon wakil presiden (cawapres) dari tokoh muda Islam dapat menyatukan umat," kata Taufik dalam acara diskusi Menemukan Tokoh Muda dan Islami di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Januari 2018.

Baca: Lima Tokoh Islam Ini Dinilai Berpotensi Jadi Cawapres 2019

Taufik mengatakan pemilihan kepala daerah Jakarta telah membangunkan lagi kebutuhan masyarakat atas figur pemimpin Islam. Artinya, pilkada Jakarta seolah-olah jadi momentum umat Islam untuk bersatu.

Sebelum mantan presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur meninggal, menurut Taufik, penduduk muslim di Indonesia merasa terwakili. Namun saat ini tak ada tokoh sentral yang dapat menyatukan umat Islam.

Baca: Pilpres 2019, Syafii Maarif: Politisi Mesti Kenal Subkultur

Peluang ini dapat digunakan calon presiden nasionalis untuk mengarahkan masyarakat agar tak menggunakan isu SARA. LSI berpendapat dua calon presiden terkuat saat ini, Joko Widodo alias Jokowi dan Prabowo Subianto, dinilai sebagai sosok nasionalis.

"Sentimen agama sudah menemukan momentum dan umat merasa tak ada lagi tokoh sentral yang mewakili mereka. Hal ini menuntut kedua tokoh mencari pendamping dari kalangan Islam," kata Taufik.

Dari survei LSI, tokoh muda Islam itu di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuzy, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB. M. Zainul Majdi, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

LSI tidak spesifik menanyakan figur pemimpin Islam seperti apa yang kini diperlukan masyarakat. Adapun peluang mendefinisikan tokoh Islam itu masih besar mengingat 76,1 persen dari 1.200 responden survei LSI belum memutuskan pilihannya untuk pilpres 2019. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling pada Desember 2017 dengan margin of error lebih-kurang 2,8 persen.






Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

7 Mei 2022

Prabowo Subianto Dekati Tokoh NU, Pengamat: Karena Dukungan PA 212 Hilang

Prabowo Subianto dinilai sedang mencari basis dukungan baru untuk menggantikan dukungan PA 212 yang hilang pasca dia masuk ke pemerintahan Jokowi.


KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

6 September 2021

KPU Mencabut Informasi yang Memuat Data NIK Jokowi

Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra menyatakan telah menurunkan data NIK Presiden Joko Widodo atau NIK Jokowi yang ada di laman KPU.


NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

3 September 2021

NIK Jokowi yang Tersebar Disebut dari KPU, Ini Penjelasan Komisioner

KPU menyatakan NIK Jokowi yang ada di sistem merupakan bagian dari syarat Capres saat Pilpres 2019.


Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

18 Juni 2021

Direktur Eksekutif Indo Barometer Jelaskan Lahirnya Relawan Jokowi-Prabowo 2024

Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 lahir karena muncul ide dan gagasan agar Jokowi bisa menjabat presiden selama tiga periode.


Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

4 Juni 2021

Cerita Ketua MK Anwar Usman Dihujat di Kampungnya Usai Putusan Pilpres 2019

Ketua MK RI Anwar Usman mengaku pernah dihujat oleh warga di kampung halamannya Bima, NTB usai putusan Pilpres 2019


Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

20 Februari 2021

Maraknya Kasus UU ITE Disebut Imbas Polarisasi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Menurut Henry, pemerintah disalahkan atas konflik antarmasyarakat itu. Padahal menurutnya, konflik dengan UU ITE paling banyak antarmasyarakat.


Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

1 Desember 2020

Dugaan Kasus Makar Pilpres 2019, Eggi Sudjana Diperiksa Kamis Besok

Polda Metro Jaya akan kembali memulai penyelidikan kasus makar dalam Pilpres 2019 yang melibatkan Eggi Sudjana.


Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

30 September 2020

Minta Pilkada 2020 Ditunda, Mer-C: Ingat Banyak KPPS Meninggal di Pilpres 2019

MER-C Indonesia, meminta KPU dan pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020.


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Drone Emprit Teliti Klepon yang Viral

25 Juli 2020

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Drone Emprit Teliti Klepon yang Viral

Artikel penelusuran jejak dari sebuah unggahan flyer yang kemudian viral di media sosial oleh analis Drone Emprit mengisi Top 3 Tekno Berita kemarin


5 Temuan Drone Emprit Soal Viral 'Klepon Tidak Islami' di Medsos

24 Juli 2020

5 Temuan Drone Emprit Soal Viral 'Klepon Tidak Islami' di Medsos

Viral postingan 'Kue Klepon Tidak Islami' memperlihatkan hal tampaknya sederhana mudah menyulut kegaduhan gara-gara residu Pilpres 2019.