KPU Verifikasi Parpol, Partai Nasdem: Tak Ada yang Dikhawatirkan

Membongkar Lagi Verifikasi Parpol

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi lima parpol hari ini, salah satunya Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, partainya sudah siap diverifikasi. "Tidak ada lagi yang dikhawatirkan, kami sudah menyiapkannya sejak beberapa bulan lalu," kata Ahmad, di kantor DPP Nasdem, 28 Januari 2017.

Menurut Ahmad, Partai Nasdem sebenarnya melihat proses verifikasi partai politik sebagai wadah konsolidasi. Ahmad mengklaim bahwa Partai Nasdem merupakan salah satu yang meminta pada KPU untuk melakukan verifikasi terhadap partai lama maupun baru.

Baca:
KPU Hentikan Sementara Proses Verifikasi ...
Tak Ada Verifikasi Faktual, KPU: Kualitas ...

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi soal verifikasi faktual partai politik menjadi persoalan karena dikeluarkan saat mendekati hari penetapan parpol peserta pemilihan umum 2019. Menurut Taufik, verifikasi itu berat karena memerlukan waktu lama dan tenaga luar biasa. “Kalau dilakukan dalam waktu singkat, saya khawatir dengan kualitas verifikasi," kata Taufik dalam diskusi di Warung Daun, Cikini pada Sabtu, 20 Januari 2018.

Taufik mengatakan, partai besutan Surya Paloh itu siap menjalani verifikasi faktual parpol yang disyaratkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Taufik, seharusnya parpol sudah mempersiapkan diri, baik ada kebijakan verifikasi faktual ataupun tidak.

Artinya, kata Taufik, politikus harus siap ketika parpolnya diperiksa mengenai kepengurusan dan kesiapan kantor perwakilan di daerah. "Kalau parpol cuma di papan dan tidak ada aktivitas, itu cuma dapat tanggapan negatif masyarakat."

Baca juga:
DPR: Tahapan Verifikasi Partai Politik Pemilu ...
Sampel Verifikasi Faktual dari Parpol Dinilai ...

Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan metode verifikasi faktual partai politik dengan sampel dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2018. Demi kemudahan, KPU tidak perlu ke lapangan, cukup mendatangi kantor wilayah partai politik karena sampel sudah disediakan oleh partai politik.

Verifikasi dengan metode sampling itu dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan verifikasi terhadap semua partai politik calon peserta Pemilu 2019. Pascaputusan MK, KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR. Hasilnya, KPU dan DPR sepakat verifikasi dilaksanakan di kantor wilayah parpol. Parpol wajib mendatangkan anggotanya. KPU juga membatalkan verifikasi faktual menjadi verifikasi menggunakan sistem informasi parpol (sipol) saja.






Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

4 hari lalu

Partai Demokrat dan Partai NasDem Ungkap Alasan Belum Umumkan Koalisi

Partai Demokrat dan Partai NasDem menyatakan peluang koalisi mereka segera terbentuk cukup besar.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

11 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

16 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

16 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

17 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

19 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

20 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

20 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

21 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.