DPR: Tahapan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 Dilebur

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Ketua KPU Arief Budiman, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri Soedarmo dan Ketua Bawaslu Abhan mengikuti rapat kerja (raker) dengan komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 16 Januari 2018. Raker tersebut membahas verifikasi partai politik seusai keputusan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zainuddin Amali mengatakan tahap verifikasi administrasi dan faktual calon peserta pemilihan umum bakal dileburkan. Langkah ini diambil setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai tahapan verifikasi.

    "Itu yang nanti dijadikan satu karena itulah yang ada di undang-undang," kata Amali di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Januari 2018.

    Baca: Pemerintah dan DPR Sepakat Batalkan Verifikasi Faktual Parpol

    Politikus Partai Golkar ini berpendapat pemisahan antara verifikasi administrasi dan faktual hanya ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. "Padahal di undang-undang tidak ada yang membedakan mana faktual mana administrasi," ujarnya.

    Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut memerintahkan setiap calon peserta pemilu diverifikasi faktual. Putusan tersebut berpotensi membuat tahapan pemilihan umum 2019 tertunda.

    Baca: KPU Tiadakan Verifikasi Faktual, MK: Yang Penting Adil

    Amali menilai tahapan verifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) telah mencakup tahapan verifikasi administrasi dan faktual. "Contoh, ada nama satu orang yang dobel di dua partai, maka itu secara faktual diverifikasi oleh KPU," ucapnya.

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai verifikasi dalam Sipol telah memuat sembilan syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu. "Kemarin sudah disepakati fraksi DPR dan pemerintah," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.