TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo membantah tuduhan adanya penggunaan uang korupsi di Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali. “Tanyakan sama orangnya,” kata Bambang di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2018.
Bendahara Umum Partai Golkar pada masa kepemimpinan Setya Novanto ini memastikan uang yang dipakai dalam munas saat itu murni berasal dari Golkar. “Bisa saja dia menjual nama Golkar untuk mengambil keuntungan dari situ.”
Baca:
Suap Satelit Bakamla, Saksi Ungkap Aliran Dana ke Munas Golkar
Setya Novanto Disebut dalam Sidang Kasus Suap Satelit Bakamla
Nama Partai Golkar disebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 24 Januari 2018. Jaksa penuntut perkara korupsi pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla menyebut bahwa anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, menerima uang Rp 12 miliar dari proyek pengadaan drone dan satelit di Bakamla. Fayakhun, kata Jaksa, meminta US$ 300 ribu agar dicairkan terlebih dahulu untuk keperluan Munas Partai Golkar. Uang itu rencananya diberikan kepada para petinggi Golkar.
Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif membenarkan pernyataan jaksa itu. Erwin bersaksi untuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan yang didakwa menerima Sin$ 104.500 (sekitar Rp 1,045 miliar) dari Fahmi Darmawansyah karena memenangkan PT Merial Esa dalam tender pengadaan drone dan satelit monitoring Bakamla.
Baca juga:
Suap Satelit Bakamla, Anggota DPR Fayakhun...
Eks Pejabat Bakamla Didakwa Terima Suap...
“Pernyataan itu harus dibuktikan,” ujar Bambang. Ia mengaku tidak pernah berhubungan dengan Fayakhun untuk urusan keuangan Golkar.
Saat munas, kata Bambang, ia dan Fayakhun berada di kubu yang berbeda. Bambang tim sukses Ade Komarudin, sedangkan Fayakhun berada di pihak Setya Novanto.
Bambang mengatakan juga saat itu Fayakhun tidak terdaftar dalam kepengurusan Golkar. Saat munas, kata Bambang, Fayakhun hanya sebagai pendukung Setya. “Saya berfokus pada penyelenggaraan munas dengan keuangan Partai Golkar sendiri,” kata Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar itu.
