Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Hadi Tjahjanto Sebut Tak Ada Embargo Militer Amerika

image-gnews
(Ki-ka) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum Rapim TNI - Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 23 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia
(Ki-ka) Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebelum Rapim TNI - Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 23 Januari 2018. Tempo/Zara Amelia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan tidak ada embargo Amerika terhadap Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. "Enggak ada embargo," kata dia usai menutup Rapat Pimpinan di Mabes TNI, Cilangkap pada Rabu, 24 Januari 2018.

Hadi mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis, mereka membahas dibukakannya akses latihan militer bersama antar pasukan khusus Indonesia dan Amerika. "Agar bisa latihan bersama Kopassus," ujar dia.

Baca: Pengamat: Amerika Rugi Embargo Kopassus

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu sebelumnya bertemu dengan James Mattis untuk membahas embargo yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kopassus. Dia meminta Mattis untuk mencabut sanksi itu.

Dampak dari diembargonya anggota Kopassus oleh Amerika Serikat, mereka tidak dapat memasuki negara tersebut. "Kan dulu ada sanksi Kopassus enggak boleh ke situ dan lain-lain, dia (James Mattis) akan usahakan mencabut itu," kata Ryamizard.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Menhan Usahakan Cabut Embargo Militer Amerika terhadap Kopassus

Embargo atau restriksi militer Amerika Serikat atas Indonesia terjadi dalam konteks masa lalu. Amerika Serikat menganggap aparat TNI telah melakukan penyimpangan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), di antaranya berkaitan dengan kasus pembantaian di Santa Cruz, Dili, pada 1991.

Embargo dilakukan hanya pada persenjataan yang membunuh. Pada saat itu, Amerika meminta akuntabilitas pemerintah dalam masalah Timor Timur dan kasus Timika yang menyebabkan salah satu warganya tewas. Amerika pun menghentikan pengiriman senjata dan bantuan militer ke Indonesia.

Berkaitan dengan embargo tersebut, pengamat militer dari Universitas Padjajaran Muradi mengatakan, Amerika Serikat merupakan pihak yang paling dirugikan jika masih melakukan embargo terhadap Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat atau Kopassus. "Justru Amerika yang rugi, karena pasukan khusus kita terbaik ketiga sedunia," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Revisi UU TNI Disebut Bakal Menambah Daftar Panjang Perwira TNI Nonjob

4 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Revisi UU TNI Disebut Bakal Menambah Daftar Panjang Perwira TNI Nonjob

Revisi UU TNi diprediksi bakal menambah daftar perwira-perwira non-job atau tak mempunyai pekerjaan di institusi militer.


Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

5 jam lalu

Prabowo Subianto. FOTO/Instagram/prabowo
Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.


Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

7 jam lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2024. Rapat Paripurna beragendakan Pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.


Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

1 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.


Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini

1 hari lalu

Prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 1430 Konawe Utara membantu mengeluarkan perabot rumah tangga warga yang terdampak banjir bandang luapan Sungai Lasolo di Desa Puuwanggudu, Kecamatan Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Sabtu 11 Mei 2024. Pihak BPBD Konawe Utara mencatat data sementara warga yang terdampak banjir bandang akibat luapan Sungai Lalindu dan Sungai Lasolo sebanyak 883 Kepala Keluarga dengan total jiwa 1.983 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini

Wacana Revisi UU TNI kembali mencuat, kritik mulai berdatangan. Salah satunya PBHI yang melihat kemiripan seperti era Orde Baru, hingga mengungkap 114 PSN yang kini dijaga TNI.


Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

2 hari lalu

Direktur Polairud Polda Bali Kombes Ponadi menyiapsiagakan dua kapal dan tiga helikopter untuk amankan KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Foto: Humas Polri
Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.


Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

3 hari lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.


Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

3 hari lalu

Anandira Puspita (baju merah muda), istri anggota TNI yang menjadi tersangka usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

Kepolisian Daerah Bali menolak mencabut status tersangka dalam sidang perdana praperadilan Anandira Puspita.


Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

3 hari lalu

Mayjen TNI AD, Dian Andriani. FOTO/instagram/dianandrianiratna
Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).


Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

4 hari lalu

Ketua Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Donny Yoesgiantoro memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor Tempo di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.