Temui Jokowi, Jepang Tertarik Rehabilitasi DAS Citarum

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menlu Retno Marsudi menghadiri Penghargaan Adam Malik 2018, di Jakarta, 9 Januari 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah

    Menlu Retno Marsudi menghadiri Penghargaan Adam Malik 2018, di Jakarta, 9 Januari 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jepang tertarik terlibat dalam rehabilitasi daerah aliran sungai Citarum, Jawa Barat. Hal ini disampaikan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Toshihiro Nikai, saat menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor.

    "Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang akan meninjau Sungai Citarum untuk penjajakan awal kerja sama apa yang dapat dilakukan," ucap Retno di Istana Bogor, Bogor, 19 Januari 2018.

    Baca juga: Presiden Jokowi Targetkan Pembenahan Citarum Selesai Tujuh Tahun

    Pembenahan DAS Citarum menjadi salah satu program pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saat kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, Jokowi sempat menggelar rapat kabinet terbatas membahas kelanjutan rehabilitasi DAS Citarum.

    Dalam rapat tersebut, Jokowi menuturkan pembenahan DAS Citarum harus terintegrasi antar-kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Bila hal ini dilaksanakan, Jokowi meyakini pembenahan Citarum akan selesai dalam waktu tujuh tahun.

    Baca juga: Jokowi: Sungai Citarum Akan Dibenahi Total pada 2018

    Jokowi berujar, pada dasarnya, tiap kementerian/lembaga terkait sudah memiliki anggaran dan program perbaikan Citarum. Namun kerjanya masih sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Ia menuturkan, dalam proyek ini, pemerintah akan menggandeng pula pihak swasta dan asing.

    "Akan dikerjakan dengan dana APBN, APBD, swasta, dan dukungan internasional. Kami sudah buat timeline selama 2018. Perkiraan kami, kalau dikerjakan secara cepat, tujuh tahun selesai," kata Jokowi di Bandung, Selasa, 16 Januari 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.