Presiden Jokowi Targetkan Pembenahan Citarum Selesai Tujuh Tahun

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi meninjau lokasi proyek sodetan Tarum Timur di Sungai Citarum, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014. Presiden Jokowi mengatakan bahwa sodetan sepanjang tujuh kilometer itu akan terealisasi dalam dua tahun. ANTARA/Agus Suparto

    Jokowi meninjau lokasi proyek sodetan Tarum Timur di Sungai Citarum, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014. Presiden Jokowi mengatakan bahwa sodetan sepanjang tujuh kilometer itu akan terealisasi dalam dua tahun. ANTARA/Agus Suparto

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan daerah aliran sungai (DAS) Citarum diperbaiki dalam waktu tujuh tahun. Menurut Jokowi, kunci dari pembenahan Sungai Citarum adalah integrasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    "Kalau bisa terintegrasi, perkiraan saya tujuh tahun bisa selesaikan dengan baik, mulai hulu, tengah, dan hilir," katanya di Graha Wiksa Praniti, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 16 Januari 2018.

    Baca juga: Jokowi: Sungai Citarum Akan Dibenahi Total

    Jokowi berujar pada dasarnya tiap kementerian/lembaga terkait sudah memiliki anggaran dan program perbaikan Citarum. Namun kerjanya masih sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. "Kerjanya parsial semua. Sudah bertahun-tahun kerja, jadi enggak kelihatan hasilnya," tuturnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar pembenahan Citarum akan berdampak positif bagi generasi berikutnya. Pasalnya, kata dia, di sejumlah daerah kondisi Citarum sudah berbahaya. "Kita dengar pencemaran di Citarum sudah pada posisi lampu kuning," ucapnya.

    Ia memperingatkan jangan sampai Sungai Citarum menjadi tempat sampah pembuangan limbah raksasa bagi pabrik-pabrik di sekitarnya. Jokowi meminta adanya pendekatan dan solusi bagi pabrik di sekitar DAS Citarum

    "Kalau memang sulit, ikuti dengan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan," ujarnya.

    Hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Sekretaris Kabinet Pramono Anung; dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

    Ada juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro; Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono; dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

    Hadir pula dalam rapat yang dipimpin Jokowi itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto; Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian; Jaksa Agung M. Prasetyo; dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.