Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wiranto Anggap Munaslub Hanura dan Pemecatan Oso Tak Terhindarkan

image-gnews
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, 30 Oktober, 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam Jakarta, 30 Oktober, 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan serta Dewan Pembina Hanura Wiranto menganggap pemecatan Ketua Umum Oesman Sapta atau OSO via Munaslub Hanura kubu Sarifuddin Sudding tak terhindarkan. Sebab, kata Wiranto, jika sebagian besar kader sudah menghendaki OSO dipecat, maka hal itu tak bisa dilarang.

"Tatkala kader tidak menghendaki suatu kepemimpinan, yang menurut mereka perlu diganti, merekalah pemilik partai yang menentukan. Pemilik partai itu sejatinya seluruh anggota partai yang diwakili DPD dan DPC. Itu kekuatan nyata," ujar Wiranto saat dicegat di Istana Kepresidenan, Kamis, 18 Januari 2018.

Baca juga: Sarankan Hanura Tak Pertahankan Oso, Ini Alasan Refly Harun

Sebagaimana diketahui, OSO telah dipecat oleh Hanura kubu Sarifuddin. Adapun keputusan diambil tadi pagi, lewat Munaslub yang melibatkan 27 DPD dan 401 DPC menurut Ketua Penyelenggara Munaslub Hanura, Wisnu Dewanto.

Pertimbangan Hanura kubu Sarifuddin, OSO pantas dipecat karena beberapa kali melanggar AD/ART seperti pemecatan DPD, melanggar pakta integritas, hingga diduga melakukan praktik mahar politik. Adapun kubu itu juga menyebut Munaslub atas seizin Wiranto yang meminta penyelesaian konflik mengacu pada AD/ART.

Wiranto melanjutkan bahwa dirinya memang tidak menghendaki adanya saling klaim kepemimpinan Hanura dan Munaslub. Tetapi, ia tegaskan kembali bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun untuk menahan kubu OSO maupun kubu Sarifuddin menggelar Munaslub sesuai AD/ART.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan situasi yang sekarang, Wiranto mengatakan dirinya akan menghormati apapun keputusan atau hak kader yang ada. Jika keputusan yang dibuat memang sudah sesuai aturan, maka hal itu harus diperjuangkan dan dihormati.

Ditanyai apakah ada kemungkinan masalah kepemimpinan Hanura dibawa ke Kementerian Hukum HAM, ia tak menampik hal itu. Ia mengatakan, ada banyak cara, hukum, aturan untuk menegaskan apakah sebuah kepengurusan dan kepemimpinan itu sah.

Baca juga: Wiranto Restui Pergantian Ketua Umum Partai Hanura

"Kita lihat nanti apakah ada ruang-ruang yang bisa dipakai untuk argumentasi," ujarnya yang berharap Hanura ke depan rukun-rukun saja.

"Perbaiki bersama, jalan bersama. Nggak akan ada masalah sebenarnya kalau berbicara seperti itu. Tapi, masalahnya sudah terjadi pecat memecat yang sangat emosional. Tugas saya meredam itu," ujar Wiranto yang menegaskan tidak ingin kembali memimpin Hanura.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kemendagri: Desa Hanura Lampung Jadi Desa Teladan PKAD 2024 dengan Rekam Jejak Anti-Korupsi

19 jam lalu

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval. Dok. Kemendagri
Kemendagri: Desa Hanura Lampung Jadi Desa Teladan PKAD 2024 dengan Rekam Jejak Anti-Korupsi

Desa Hanura di Lampung menang lomba desa teladan PKAD 2024. Kemendagri menilai desa ini layak jadi contoh karena sukses menerapkan hasil pelatihan P3PD. Desa tersebut juga pernah dinobatkan oleh KPK sebagai Desa Anti-Korupsi.


Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

12 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto
Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan politik.


Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

13 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.


Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Presiden Prabowo Lantik Penasihat Khusus, utusan Khusus, Staf Khusus, dan Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.


4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?


Profil Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Prabowo: dari Yovie, Raffi sampai Wiranto dan Luhut

14 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Profil Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Prabowo: dari Yovie, Raffi sampai Wiranto dan Luhut

Prabowo mengangkat sejumlah tokoh nasional untuk membantu pekerjaannya. Mereka diberi jabatan sebagai Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus


Wiranto Akui Kebutuhan Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis Masih Tergantung pada Impor

47 hari lalu

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto (ketiga kiri) berbincang dengan siswa saat meninjau uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di SDN 5 Sukasari, Kota Tangerang, Banten, Rabu 7 Agustus 2024. Uji coba program makan bergizi gratis tersebut untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi tumbuh kembang dan upaya mempersiapkan generasi emas Indonesia. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Wiranto Akui Kebutuhan Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis Masih Tergantung pada Impor

Ketua Wantimpres Wiranto mengakui pemenuhan kebutuhan susu dalam program makan bergizi gratis nantinya masih tergantung pada impor.


Makan Bergizi Gratis: Wiranto Ikut Meninjau hingga Menu Susu Ikan yang Didukung KKP

47 hari lalu

Ketua Watimpres, Wiranto (tengah) meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN Kleco 1 Solo,  Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Makan Bergizi Gratis: Wiranto Ikut Meninjau hingga Menu Susu Ikan yang Didukung KKP

Uji coba makan bergizi gratis sudah dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia


Wiranto Tinjau Uji Makan Bergizi Gratis di Solo: Perlu Perencanaan dari Sekarang

47 hari lalu

Ketua Watimpres, Wiranto (tengah) meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN Kleco 1 Solo,  Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Wiranto Tinjau Uji Makan Bergizi Gratis di Solo: Perlu Perencanaan dari Sekarang

Wiranto mengatakan masukan dari daerah akan disampaikan kepada tim presiden terpilih yang akan melaksanakan makan bergizi gratis pada level nasional.


Pramono Anung Klaim Dapat Dukungan Tokoh Publik: Walau Partainya Beda dengan Saya

30 Agustus 2024

Calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno memberikan keterangan sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan rangkaian agenda yang wajib diikuti cagub dan cawagub pada Pilkada 2024 sebagai syarat mengikuti kontestasi. Tempo/Ilham Balindra
Pramono Anung Klaim Dapat Dukungan Tokoh Publik: Walau Partainya Beda dengan Saya

Pramono Anung menyatakan mendapatkan dukungan tokoh publik, yang berada di luar PDIP.