Presiden Jokowi Diminta Bentuk Satgas Lacak Aset Hasil Korupsi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Raja dan Sultan se-Nusantara di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Januari 2018. Pertemuan ini dihadiri 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia, yakni 20 dari Sumatera, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 5 dari NTT, 4 dari NTB, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku, dan 2 dari Papua. Foto/Biro Pers Istana Kepresidenan.

    Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Raja dan Sultan se-Nusantara di Istana Bogor, Jawa Barat, 4 Januari 2018. Pertemuan ini dihadiri 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia, yakni 20 dari Sumatera, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 5 dari NTT, 4 dari NTB, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku, dan 2 dari Papua. Foto/Biro Pers Istana Kepresidenan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tabuhandaru, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu membentuk satuan tugas khusus untuk mengejar dan mempercepat proses pemulihan aset kasus korupsi di Indonesia. Menurut dia, satuan tugas ini harus berdiri di luar satgas yang telah dibentuk lembaga penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan kepolisian. Selain itu, satgas tersebut harus langsung berada di bawah presiden.

    "Kalau kementerian dan lembaga akan sulit, semua akan membuat satgasnya sendiri-sendiri. Itu tidak akan bisa berjalan," kata dia di Bakoel Koffie, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2018.

    Baca: 7 Kode Korupsi di Tahun 2017: Dari Nama Hewan Sampai Juz Al-Quran

    Monica mengatakan Presiden Jokowi harus mendorong tim khusus itu untuk bekerja untuk merampas aset hasil korupsi. "Selain mengejar pajak, kita bisa mengejar penerimaan bukan pajak dari perampasan aset koruptor," ujar dia.

    Monica mengatakan pihaknya terus mendorong upaya pemiskinan koruptor dalam penindakan kasus korupsi. Ia pun menanti kemauan politik pemerintah. "Kalau itu dilakukan kita sudah bisa tidak melihat lagi koruptor, yang divonis dua tahun, maju pilkada," ujarnya.

    Ahli Hukum Pemulihan Aset, Paku Utama menambahkan lembaga penegak hukum harus dapat memaksimalkan jalur koordinasi untuk melacak aset hasil korupsi. "Terutama yang di luar negeri," ujar Paku. Ia juga menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk membantu pelacakan aset tersebut.

    Baca: ICW: Gaduh Politik Mengganggu Pemberantasan Korupsi

    Paku berpendapat pendekatan ini lebih efektif ketimbang pendekatan proses administrasi. Menurut dia, pelacakan aset kasus korupsi rentan diketahui pelaku karena melibatkan banyak pihak. "Pelaku dapat terlebih dahulu memindahkan asetnya ke tempat lain," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kepolisian Menetapkan Empat Perusahaan Tersangka Kasus Karhutla

    Kepolisian sudah menetapkan 185 orang dan empat perusahaan sebagai tersangka karena diduga terlibat peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.