ICW: Gaduh Politik Mengganggu Pemberantasan Korupsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz(kiri) dan Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina(tengah) memaparkan hasil evaluasi kerja Pansus Angket DPR untuk KPK di Sekretariat ICW, Jakarta, 27 Agustus 2017. Tempo/ Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan catatan akhir tahun soal melemahnya upaya pemberantasan korupsi sepanjang 2017. Salah satunya penyebabnya adalah terganjal kepentingan politik.

"Gaduh yang terjadi di panggung politik Indonesia itu kemudian mengganggu pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum ataupun pengadilan itu sendiri," ujar peneliti ICW divisi korupsi politik, Almas Sjafrina, Rabu, 27 Desember 2017, di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan.

Baca juga: Kasus Korupsi APBD, 2 Pimpinan DPRD Sulawesi Barat Ditahan

Menurutnya, meski Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berusaha memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah sebaliknya dengan membentuk Panitia Khusus Hak Angket KPK, yang dimotori dua partai besar, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka, kata Almas, menginginkan revisi Undang-Undang KPK sebagai upaya melemahkan KPK.

Kasus korupsi megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi kasus paling besar yang diungkap KPK tahun ini. Sebab, kasus itu menyeret beberapa elite politik dan swasta, terutama mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

Menurut Almas, Pansus Angket KPK dibentuk karena kasus korupsi e-KTP menyeret nama-nama politikus beberapa partai besar. "Saya enggak yakin DPR kemudian akan menggunakan wewenang hak angket kepada KPK untuk menyelidiki KPK," tuturnya.

Selain itu, dia melanjutkan, Komisi III DPR mendorong gagasan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Hal itu disebut sebagai strategi dalam menggeser fungsi dan wewenang KPK di Mabes Polri melalui densus tersebut. Sehingga ada justifikasi baru untuk membubarkan KPK.

Baca juga: Begini Cara Lapor Dugaan Korupsi di Indonesialeaks

Kasus kekerasan terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, juga disebut menjadi ujian atas kemauan politik pemerintah untuk melindungi kerja pemberantasan korupsi. Sebab, sudah hampir delapan bulan, kasus Novel masih belum ada titik terang hingga sekarang.






Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

14 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

15 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

18 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

19 jam lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

1 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

1 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

2 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

2 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.


Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

2 hari lalu

Top 3 Metro: Fakta Penting Kasus Mahasiswa UI, Dugaan Korupsi Jakpro, Teknologi ERP

Pemberitaan kanal Metro Tempo.co yang terpopuler pagi ini mencakup soal kasus mahasiswa UI yang tewas tertabrak hingga dugaan korupsi di PT Jakpro.


Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

2 hari lalu

Jakpro Gelar Audit Internal Soal Penggelembungan Bayar Pajak Tanah 4 Kali Lipat Jadi Rp 18 Miliar

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melakukan audit internal soal penggelembungan bayar pajak dari seharusnya Rp 4 miliar menjadi Rp 18 miliar.