ICW: Gaduh Politik Mengganggu Pemberantasan Korupsi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal  Fariz(kiri) dan Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina(tengah) memaparkan hasil  evaluasi kerja Pansus Angket DPR untuk KPK di Sekretariat ICW, Jakarta,  27 Agustus 2017. Tempo/ Hendartyo Hanggi

    Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz(kiri) dan Peneliti Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina(tengah) memaparkan hasil evaluasi kerja Pansus Angket DPR untuk KPK di Sekretariat ICW, Jakarta, 27 Agustus 2017. Tempo/ Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan catatan akhir tahun soal melemahnya upaya pemberantasan korupsi sepanjang 2017. Salah satunya penyebabnya adalah terganjal kepentingan politik.

    "Gaduh yang terjadi di panggung politik Indonesia itu kemudian mengganggu pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum ataupun pengadilan itu sendiri," ujar peneliti ICW divisi korupsi politik, Almas Sjafrina, Rabu, 27 Desember 2017, di sekretariat ICW, Jalan Kalibata Timur IV D, Jakarta Selatan.

    Baca juga: Kasus Korupsi APBD, 2 Pimpinan DPRD Sulawesi Barat Ditahan

    Menurutnya, meski Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berusaha memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah sebaliknya dengan membentuk Panitia Khusus Hak Angket KPK, yang dimotori dua partai besar, Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka, kata Almas, menginginkan revisi Undang-Undang KPK sebagai upaya melemahkan KPK.

    Kasus korupsi megaproyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi kasus paling besar yang diungkap KPK tahun ini. Sebab, kasus itu menyeret beberapa elite politik dan swasta, terutama mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

    Menurut Almas, Pansus Angket KPK dibentuk karena kasus korupsi e-KTP menyeret nama-nama politikus beberapa partai besar. "Saya enggak yakin DPR kemudian akan menggunakan wewenang hak angket kepada KPK untuk menyelidiki KPK," tuturnya.

    Selain itu, dia melanjutkan, Komisi III DPR mendorong gagasan pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Hal itu disebut sebagai strategi dalam menggeser fungsi dan wewenang KPK di Mabes Polri melalui densus tersebut. Sehingga ada justifikasi baru untuk membubarkan KPK.

    Baca juga: Begini Cara Lapor Dugaan Korupsi di Indonesialeaks

    Kasus kekerasan terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, juga disebut menjadi ujian atas kemauan politik pemerintah untuk melindungi kerja pemberantasan korupsi. Sebab, sudah hampir delapan bulan, kasus Novel masih belum ada titik terang hingga sekarang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.