7 Kode Korupsi di Tahun 2017: Dari Nama Hewan Sampai Juz Al-Quran

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono mengenakan rompi tahanan berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. KPK resmi melakukan penahanan terhadap Antonius Tonny Budiono bersama penyuap Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan atas kasus suap tender pemenangan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono mengenakan rompi tahanan berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/8) dini hari. KPK resmi melakukan penahanan terhadap Antonius Tonny Budiono bersama penyuap Komisaris PT Adhi Guna Keruktama Adiputra Kurniawan atas kasus suap tender pemenangan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Dalam laporan kinerja akhir 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan kasus korupsi, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Dari seluruh kasus yang ditangani, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa 15 perkara, serta tindak pidana pencucian uang 5 perkara.

    Data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, terdapat 43 perkara yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV, 27 swasta, 20 anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta 12 bupati/wali kota dan wakilnya. Dari kasus tersebut, 19 di antaranya merupakan hasil tangkap tangan.

    Dari seluruh perkara yang ditangani KPK pada 2017, beberapa di antaranya menyimpan cerita unik terkait dengan kode-kode yang digunakan antarpelaku dalam komunikasi dan transaksi korupsi, dari nama-nama hewan sampai istilah agama. Berikut ini beberapa contohnya.

    1. Kode “pengajian” dalam kasus suap hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara

    Kasus yang melibatkan anggota DPR, Aditya Anugrah Moha, sebagai pemberi suap dan hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono, sebagai penerima suap menggunakan kode “pengajian” ketika berkomunikasi.

    "Antara pemberi dan penerima (suap) yang sekarang sudah ditetapkan tersangka, mereka memakai istilah itu. Jadi, untuk bertemu, dikamuflase dengan ‘pengajian’," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 7 Oktober 2017.

    Baca juga: Aditya Moha Ditahan KPK: Saya Berjuang Demi Ibu

    KPK menangkap Aditya dan Sudiwardono melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 6 Oktober 2017. KPK menduga terjadi penyerahan uang suap Sin$ 30 ribu dari Aditya kepada Sudiwardono di pintu darurat hotel. Dari operasi itu, KPK menyita uang Sin$64 ribu. Sin$ 53 ribu disita dari Sudiwardono dan Sin$ 11 ribu ditemukan di mobil Aditya.

    2. Kode “sapi” dan “kambing” dalam kasus suap terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

    Tarmizi selaku panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Akhmad Zaini selaku pengacara PT Aquamarine Divindo Inspection (PT ADI) menggunakan kata “sapi” untuk merujuk pada nilai ratusan juta rupiah dan "kambing" untuk merujuk pada puluhan juta dalam transaksi suap.

    Baca: OTT Pengadilan Negeri Jakarta Selatan KPK: Suap Rp 300 Juta 

    KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 21 Agustus 2017. Akhmad diduga menyuap Tarmizi senilai Rp 425 juta agar pengadilan menghentikan kasus gugatan perkara perdata yang dilayangkan EJFS Pte Ltd kepada PT ADI serta supaya pengadilan dapat menerima gugatan rekonvensi PT ADI.

    3. Kode “undangan” dalam kasus suap pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2018

    Kasus suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi 2018 melibatkan Erwan Malik, pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Arfan, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Jambi; dan Saipudin, asisten daerah bidang III Pemprov Jambi sebagai tersangka pemberi suap serta Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi, Supriono, sebagai penerima suap. KPK menduga terjadi penyerahan uang sekitar Rp 400 juta dari Saipudin ke Supriono menggunakan kode "undangan".

    Baca: KPK Ungkap Kronologi OTT Pejabat Pemprov dan Anggota DPRD Jambi

    Keempatnya ditangkap melalui OTT pada 28 November 2017 di dua tempat, Jambi dan Jakarta. Suap diduga diberikan sebagai uang ketok atau uang pelicin agar anggota DPRD memuluskan proses pengesahan APBD, yang resmi disahkan pada Senin, 27 November 2017, senilai Rp 4,5 triliun.

    4. Kode “buku” dalam kasus suap terkait dengan pemberian opini WTP di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

    Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 30 Agustus 2017, jaksa penuntut umum KPK mengungkap kode yang digunakan dalam pemberian suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri. Salah satu yang ditunjukkan adalah percakapan via WhatsApp tertanggal 7 Februari 2017 antara Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo dengan Sekretaris Inspektur Jenderal Kementerian Desa Uled Nefo Indrahadi.

    Baca: Sidang Suap BPK, Rochmadi Disebut Minta Mobil Harga Rp 700 Juta

    Mereka menggunakan kode “buku” untuk menyebutkan uang yang akan diserahkan kepada Rochmadi. Rochmadi diduga menerima suap dari pejabat Kementerian Desa untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kementerian Desa tahun 2016. Suap BPK Rp 240 juta yang diberikan itu berasal dari iuran sembilan unit kerja eselon 1 di Kementerian Desa.

    5. Kode "Pak Y" atau "Bapak Kita" dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, divonis bersalah karena memberikan uang kepada tiga anggota DPR, yakni Damayanti Wisnu Putranti (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Musa Zainuddin (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Yudi Widiana Adia (Partai Keadilan Sejahtera). Dalam pemberian suap tersebut, jaksa menyebutkan adanya penggunaan kode "Pak Y" atau "Bapak Kita", yang dimaksudkan untuk Yudi Widiana.

    Suap diberikan oleh Aseng agar para anggota DPR menyusun program aspirasi untuk pembangunan proyek di Maluku dan Maluku Utara. Nantinya, pengerjaan proyek itu akan dikerjakan perusahaan milik Aseng. Pada 31 Juli 2017, Aseng divonis hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

    6. Kode “liqo dan “juz” dalam kasus suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

    Masih dalam suap PUPR, anggota DPR dari PKS, Yudi Widiana Adia, menggunakan kode “juz” dan “liqo” ketika berkomunikasi dengan Muhammad Kurniawan. Kurniawan merupakan perantara Yudi dengan So Kok Seng alias Aseng. “Liqo” digunakan untuk menjelaskan pertemuan dan “juz” menunjukkan jumlah uang. Dalam kasus tersebut, Yudi menerima empat “juz” dari Aseng, yang berarti Rp 4 miliar.

    7. Kode “telor asin”, “sarung”, dan “kalender” dalam suap terkait dengan perizinan dan pengadaan proyek pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang

    Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan, menggunakan istilah “sarung”, “kalender”, dan “telor asin” ketika mengirimkan uang suap kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono.

    Baca: Pengakuan Tonny Budiono Soal 30 Ransel Duit di Kamarnya

    Adiputra diduga menyuap Tonny dengan mahar Rp 2,3 miliar untuk keperluan perizinan ‎pengerjaan proyek di Pelabuhan Tanjung Mas serta beberapa daerah lain, seperti Pelabuhan Pulau Pisau, Kalimantan Tengah; Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur; dan pengerukan di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur.

    Adiputra dan Tonny ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK pada 24 Agustus 2017. Penetapan tersangka itu merupakan lanjutan dari OTT pada hari sebelumnya. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita 33 tas berisi uang senilai Rp 18,9 miliar dan kartu anjungan tunai mandiri dengan saldo Rp 1,174 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.