ELSAM: BSSN Tak Patut Minta Kewenangan Penindakan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mayor Jenderal Djoko Setiadi jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, 3 Januari 2017.  TEMPO/Subekti.

    Mayor Jenderal Djoko Setiadi jelang dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta, 3 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai permintaan kepala Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi perihal perlunya BSSN memiliki kewenangan penangkapan dan penindakan, tidak patut.

    "Penindakan itu sudah tugas Polri terkait cyber crime, jadi tidak patut BSSN meminta kewenangan yang sama," kata Wahyudi saat dihubungi Tempo pada Kamis, 4 Januari 2018.

    Baca: Polri Pastikan Tak Akan Tumpang Tindih dengan BSSN

    Menurut Wahyudi, kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) perlu diperjelas agar tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih antar lembaga negara dalam keamanan dunia maya nasional.

    Untuk itu, kata Wahyudi, pemerintah perlu membuat definisi dan gradasi yang jelas antara masing-masing lembaga yang menangani masalah cyber di dunia maya, misalnya ancaman siber (cyber threat), kejahatan siber (cyber crime), dan perang siber (cyber conflict).

    Baca: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara: Hoax Membangun, Silakan Saja

    "Kewenangan BSSN itu menyusun kebijakan dan strategi teknis, serta bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber," kata Wahyudi.

    Sementara penanganan kejahatan Siber (cyber crime) menjadi tanggung jawab dari kepolisian. Sedangkan untuk perang siber (cyber conflict), sepenuhnya menjadi kewenangan dari institusi militer (TNI). Cyber espionage (spionase siber) penangannya melekat pada fungsi deteksi dini yang ada pada lembaga intelijen (BIN).

    Menurut Wahyudi, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara tidak mengatur dengan jelas gradasi kewenangan antara ketiganya sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan. "Untuk itu diperlukan revisi Pepres atau UU baru perihal hal tersebut," kata dia.

    Kepala BSSN Djoko Setiadi menyebutkan harapannya agar BSSN dapat memiliki kewenangan untuk penangkapan dan penindakan. "Karena kalau ada badan siber tidak bisa menindak juga percuma," kata Djoko seusai dilantik menjadi Kepala BSSN di Istana Negara pada Rabu, 3 Januari 2018.

    Dia menyebut kewenangan tersebut dapat mempermudah BSSN dalam menjaga keamanan siber. "Jadi, badan siber mestinya punya wewenang bisa menindak langsung, bisa menangkap, lalu diserahkan ke pemerintah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.