Minggu, 22 September 2019

Berikut Pihak yang Disebut Hakim Diperkaya oleh Andi Narogong

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP,  Andi Narogong, mengikuti sidang pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Desember 2017. Tindakan Andi selain memperkaya diri sendiri juga diduga memperkaya orang lain dan korporasi. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Andi Narogong, mengikuti sidang pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Desember 2017. Tindakan Andi selain memperkaya diri sendiri juga diduga memperkaya orang lain dan korporasi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1,1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara terhadap terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata hakim ketua John Halasan Butarbutar saat membacakan amar putusannya pada Kamis, 21 Desember 2017.

    Baca: Andi Narogong Menerima Vonis Penjara 8 Tahun

    Andi juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebanyak US$ 2,15 juta dan Rp 1,1 miliar yang dihitung dari banyaknya dana yang dia terima. Selain membacakan putusan untuk Andi Narogong, hakim membacakan pihak-pihak yang diduga menerima uang dari proyek e-KTP.

    Nama Setya Novanto juga disebut telah menerima uang senilai US$ 7 juta serta jam tangan merek Richard Mile senilai US$ 135 ribu. Selain Setya, berikut nama-nama yang dibacakan oleh hakim:

    Baca: Andi Narogong Dihukum 8 Tahun karena Dinilai Berterus Terang

    - Irman (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) US$ 300 ribu dan US$ 200 ribu
    - Sugiharto (Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri) US$ 300 ribu dan US$ 20 ribu
    - Miryam S. Haryani (Anggota Komisi Pemerintahan DPR) US$ 1,2 juta untuk anggota Komisi Pemerintahan DPR
    - Diah Anggraeni (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri) US$ 500 ribu
    - Ade Komaruddin (Ketua DPR) US$ 100 ribu
    - Jafar Hafsah (Ketua Fraksi Partai Demokrat) US$ 100 ribu
    - Markus Nari (Anggota Komisi Pemerintahan DPR) US$ 400 ribu
    - Asmin Aulia (adik mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi) mendapat satu ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Brawijaya 3 Jakarta Selatan
    - Tri Sampurno Rp 2 juta
    - Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mangara (Direksi PT LEN Industri) Rp 1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan masing-masing SBU Rp 1 miliar
    - Wahyudin Bagenda (Direktur Utama PT LEN) Rp 2 miliar
    - Anggota Tim Fatmawati (Andi Noor, Wahyu Setya, Benny Akhir dan lain-lain) Rp 60 juta
    - Mahmud Toha Rp. 3 juta
    - Manajemen bersama Konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara (PNRI) Rp 137 miliar
    - Perum PNRI Rp 107 miliar
    - PT Mega Lestari Unggul Rp 148 miliar
    - PT LEN Industri Rp 3,41 miliar
    - PT Sucofindo Rp. 8,21 miliar
    - PT Quadra Solution Rp. 79 miliar

    YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.