Keponakan Setya Novanto Bantah Ada Kode Miras dalam Korupsi E-KTP

Keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi meninggalkan ruangan usai bersaksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring atau pengawasan di Bakamla tahun anggaran 2016 dengan terdakwa Fayakhun Andriadi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP Irvanto Hendra Pambudi, Direktur PT Murakabi Sejahtera, mengaku tidak mengetahui soal nama-nama minuman keras sebagai kode untuk pembagian uang imbalan proyek e-KTP ke anggota DPR.

"Saya tidak tahu, soal nama-nama minuman keras," kata Irvanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pindana Korupsi, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Oktober 2018

Baca: Bantah Keterangan Saksi, Hakim Tegur Keponakan Setya Novanto

Dalam persidangan e-KTP pada Maret 2018, terungkap fakta adanya nama minuman keras yang dijadikan kode untuk membagikan uang dari imbalan proyek e-KTP. Fakta tersebut disampaikan oleh Muhammad Nur, pegawai PT Murakabi Sejahtera saat bersaksi dalam persidangan.

Menurut Muhammad Nur, nama-nama minuman keras (miras) itu ditulis di amplop yang akan dibagikan. Muhammad Nur mengatakan amplop yang awalnya ditulis merah, kuning, dan biru diganti dengan nama-nama minuman keras. Merah diganti McGuire, kuning diganti Chivas Regal, dan biru untuk Vodka.

“Pak Irvanto bilang ini buat 'Senayan'. Dia nulis-nulis di kertas lembar dan mengganti warna merah, kuning, biru dengan kode minuman. Ada juga Black Label tapi saya lupa,” kata Nur.

Muhammad Nur mengaku dia melihat mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera itu menuliskan nama-nama minuman tersebut ketika mengirimkan amplop berisi uang untuk yang ketiga kalinya. Amplop tersebut ia bawa ke rumah nenek Irvanto di Jalan Rambutan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Baca: Sidang Setya Novanto, Kode Amplop Duit E-KTP Pakai Nama Miras

Namun keterangan tersebut dibantah oleh Irvanto. Ia menilai keterangan Muhammad Nur itu bohong. "Tidak betul itu pak," kata Irvanto saat ditanya oleh jaksa soal kode minuman keras.

Dalam pusaran korupsi e-KTP, KPK sudah menetapkan Irvanto sebagai tersangka. Irvanto diduga bersama-sama Setya Novanto, Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sugiharjo, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman serta Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam proyek e-KTP.

Selain itu, KPK menyangka Irvanto sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP melalui perusahaannya yakni, PT Murakabi Sejahtera dan menerima uang sebanyak US$ 3,5 juta dari bancakan proyek e-KTP itu. Dia juga diduga mengetahui adanya permintaan fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Baca: Irvanto Sebut Fayakhun Memintanya Kembalikan Uang E-KTP ke KPK






Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

14 hari lalu

Disdukcapil Kota Depok Luncurkan Layanan Ambil KTP Drive Thru

Dokumen kependudukan Disdukcapil Depok yang bisa diambil di De Fast adalah KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA).


Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

18 hari lalu

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.


WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

36 hari lalu

WNA Bisa Punya e-KTP, Perlu Simak 5 Syarat Ini

WNA di Indonesia bisa memiliki e-KTP dengan tujuan mempermudah akses pelayanan publik. Tapi, penuhi dulu persyaratan ini.


WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

36 hari lalu

WNA Boleh Punya KTP? Ini Perbedaan e-KTP WNI dan WNA

Meskipun sama-sama berhak memiliki e-KTP tetapi kartu milik WNI dan WNA mempunyai 4 perbedaan mendasar. Apa saja?


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

41 hari lalu

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

45 hari lalu

Syarat dan Ketentuan Bila Ingin Mendaftar Jadi Penghuni di 12 Rusunawa yang Diresmikan Anies Baswedan

Hari ini Gubernur DKI Anies Baswedan meresmikan 33 tower rusunawa. Simak syarat dan ketentuan bila ingin menghuni di salah satu rusunawa tersebut.


7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

52 hari lalu

7 Cara Cek NIK e-KTP untuk Memastikan Aktif atau tidak

Simak cara cek NIK online untuk memastikan terdaftar atau tidak di Dukcapil


Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

52 hari lalu

Inilah 2 Orang yang Pernah Ditolak Permohonannya sebagai Justice Collaborator

Tak semua orang yang mengajukan sebagai Justice Collaborator diterima. Berikut beberapa orang yang pernah ditolak permohonannya.


Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

52 hari lalu

Mau Mengurus Kartu Keluarga? Ini Tata Cara dan Dokumen yang Diperlukan

Kartu Keluarga dokumen penting sering diperlukan untuk berbagai macam keperluan kependudukan. Berikut komplit mengenai pengurusannya.


MRP Lapor ke KPU, Mayoritas Orang Asli Papua Belum Punya e-KTP

2 Agustus 2022

MRP Lapor ke KPU, Mayoritas Orang Asli Papua Belum Punya e-KTP

MRP menyebut mayoritas warga asli Papua belum punya kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. KPU harus pastikan mereka bisa ikut Pemilu 2024.