Andi Narogong Dihukum 8 Tahun karena Dinilai Berterus Terang

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, memberikan hormat kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum mengikuti sidang pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Desember 2017. Andi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    Terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, memberikan hormat kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum mengikuti sidang pembacaan amar putusan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 21 Desember 2017. Andi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1,1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara terhadap terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Kamis, 21 Desember 2017.

    Andi juga diwajibkan membayar uang pengganti US$ 2,15 juta dan Rp 1,1 miliar yang dihitung dari banyaknya dana yang dia terima dari proyek bernilai Rp 5,84 triliun tersebut.

    Baca: Andi Narogong Menerima Vonis Penjara 8 Tahun

    "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata hakim ketua Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan amar putusan.

    Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan Andi adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, tindak pidana korupsi oleh Andi dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

    Simak: Vonis Andi Narogong, Hakim Sebut Fakta Duit ke Setya Novanto

    Dampak dari perbuatan Andi juga masih dirasakan oleh masyarakat hingga saat ini. "Akibat perbuatan terdakwa, masyarakat masih kesulitan mendapat e-KTP," kata hakim Jhon.

    Adapun hal-hal yang meringankan adalah Andi belum pernah dihukum. Selain itu, Andi dinilai telah berterus terang sehingga memudahkan proses persidangan serta telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya dari proyek e-KTP, yakni US$ 350 ribu.

    Lihat: Andi Narogong Bantah Salah Gunakan Wewenang Setya Novanto

    Terkait dengan permohonan Andi untuk menjadi justice collaborator, hakim mengabulkannya. Andi ditetapkan sebagai justice collaborator berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK RI Nomor KEP 1536/01-55/12/2017 Tanggal 5 Desember 2017.

    Atas vonis hakim tersebut jaksa mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu. Sedangkan Andi mengatakan menerima hukuman itu. Penasihat hukum Andi pun tidak melakukan upaya banding. "Karena klien kami mengatakan sudah terima, maka kami tidak bisa berkata lain," kata pengacara Andi, Samsul Huda.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.