Soal Status Fahri di Partai, PKS Akan Ajukan Kasasi ke MA

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kukuh menuntut Fahri Hamzah mundur sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, PKS akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan status Fahri Hamzah di partai itu.

Menurut politikus PKS, Mardani Ali Sera, langkah ini terkait dengan penolakan upaya banding yang diajukan PKS oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan terhadap gugatan Fahri Hamzah yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Desember tahun lalu.

"(Kasasi akan diajukan) dalam waktu dekat," kata Mardani kepada Tempo lewat pesan pendek, Jumat, 15 Desember 2017.

Menurut dia, saat ini masih ada langkah hukum yang bisa dilakukan, yaitu kasasi. Dengan begitu, putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi belum memiliki kekuatan tetap. Ia pun mengaku lima poin yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi akan dilaksanakan PKS jika hal tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Artinya, tidak ada lagi langkah hukum yang bisa diambil partai tersebut.

"Tapi sekarang masih ada proses hukum selanjutnya, kami akan lanjutkan," ujar Mardani.

Baca juga: PKS Kirim Surat Penggantian Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR

Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, kemarin, menolak upaya banding yang dilontarkan PKS. Upaya banding tersebut terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Fahri Hamzah soal pemecatan dirinya dari PKS.

Terkait dengan putusan tersebut, ada lima poin yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi. Pertama, pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR RI batal demi hukum. Kedua, PKS harus mencabut putusan pemecatan Fahri sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR. Ketiga, pengadilan menyatakan posisi Fahri Hamzah sah sebagai anggota PKS, anggota DPR, dan pimpinan DPR.

Kemudian, pada poin keempat, pengadilan menghukum Badan Penegak Disiplin Organisasi, Majelis Tahkim, dan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman membayar kerugian immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Terakhir, pengadilan memerintahkan BPDO, Majelis Tahkim, dan Muhammad Sohibul Iman merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Fahri seperti semula.

Baca juga: Fahri Hamzah Doakan Jokowi Jadi Mujahid 212

Pada 14 Desember tahun lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang diajukan Fahri Hamzah soal pemecatannya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun pihak yang digugat oleh Fahri Hamzah adalah Presiden PKS Sohibul Iman sebagai tergugat I, Majelis Tahkim PKS sebagai tergugat II, dan Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS sebagai tergugat III.






Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

41 hari lalu

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7


Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

42 hari lalu

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta


Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

42 hari lalu

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.


Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

42 hari lalu

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar


Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

55 hari lalu

Fahri Hamzah Serukan Anis Matta Presiden Saat Partai Gelora Daftar KPU

Partai Gelora ikut membawa pendukungnya mendaftar Pemilu 2024 ke KPU. Fahri Hamzah pun berseru Anis Matta presiden.


Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

58 hari lalu

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.


Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

59 hari lalu

Anies Baswedan Jelaskan Jamkrida Minta Naik Modal dari Rp 400 Miliar Jadi Rp 1,6 Triliun, Puji PKS

Anies Baswedan menjawab pertanyaan perihal peningkatan modal dasar yang diajukan PT Jamkrida dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,6 triliun.


Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

3 Agustus 2022

Partai Gelora Besutan Anis Matta Daftar ke KPU 7 Agustus, Targetkan Masuk Parlemen

Partai Gelora berharap Pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa ada isu polarisasi yang akan menyebabkan terjadinya pembelahan politik


PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

27 Juli 2022

PKS Gugat Presidential Threshold ke MK, Muzammil: Kami Beda dengan Belasan Gugatan Sebelumnya

PKS buka suara soal dasar gugatan Presidential Threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).


PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

13 Juli 2022

PKS Sambut Positif Ide Memasukkan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi ke Provinsi Jakarta

PKS DPRD DKI Jakarta menilai positif usulan memasukkan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ke Jakarta Raya sesuai yang didengungkan Wali Kota Depok.