PKS Kirim Surat Penggantian Fahri Hamzah dari Wakil Ketua DPR

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengirimkan surat terkait usulan penggantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mengatakan telah menyampaikan surat tersebut saat rapat Badan Musyawarah DPR hari ini, Senin 11 Desember 2017.

"Memang ada surat dari Dewan Pimpinan Pusat ke fraksi, fraksi meneruskan surat tersebut ke pimpinan," kata Sukamta di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 11 November 2017.

Usulan pencabutan Fahri itu tertuang dalam surat dari pimpinan Fraksi PKS DPR RI No.09/EXT/FPKS/DPRRI/12/2017 tertanggal 11 Desember 2017. Namun, Sukamta mengatakan belum ada yang menanggapi surat tersebut dalam rapat Bamus. Fahri Hamzah sendiri, kata Sukamta, merasa tidak masalah atas usulan pencabutan dirinya tersebut. "Belum ada yang menanggapi (fraksi-fraksi lain dan Pimpinan DPR)," ujar dia.

Baca juga: Rapat Paripurna Dipimpin Fahri Hamzah, Anggota PKS Walk Out

Menurut Sukamta, rapat Bamus sore tadi masih fokus membahas pengunduran dan penunjukkan Ketua DPR RI yang dikirimkan oleh Ketua DPR nonaktif Setya Novanto. Rapat yang dihadiri delapan fraksi digelar secara tertutup itu dipimpin tiga wakil ketua DPR, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Taufik Kurniawan.

Sukamta mengatakan saat ini lebih baik fokus kepada Partai Golkar terlebih dahulu. Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut soal surat permohonan penggantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR itu. "Selesaikan Golkar saja dulu, itu aja," ujar dia.

Baca juga: Hak Angket KPK, PKS: Fahri Hamzah Bukan Anggota Fraksi PKS

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dalam rapat paripurna mengatakan akan membahas surat ini lebih lansjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Sesuai peraturan DPR RI No. 1 tahun 2014," kata dia.






IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

2 hari lalu

IPW Batal Hadiri Undangan MKD DPR, Sugeng: Ada Diskriminasi

Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa membatalkan kehadiran di MKD DPR untuk memberikan keterangan dalam sidang etik terhadap anggota dewan.


Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

15 hari lalu

Heboh Peretasan Bjorka, Puan Maharani Minta Pemerintah Gelar Audit Keamanan Siber

Puan Maharani minta pemerintah menggelar audit keamanan siber setelah muncul hacker Bjorka yang bocorkan data lembaga negara dan tokoh di Indonesia.


MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

16 hari lalu

MKD DPR Pertanyakan Pasal yang Dilanggar dalam Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani

Kata Junimart, perayaan tersebut bersifat spontan dan Puan Maharani pun tidak mengharapkan situasi tersebut.


Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

22 hari lalu

Rindu Tangis Puan Maharani Saat Harga BBM Naik, SPSI: Kini Jadi Ketua DPR Apa...

Koordinator SPSI, Guntoro, menyinggung soal Ketua DPR Puan Maharani yang menangis saat menolak kenaikan harga BBM beberapa tahun lalu.


Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

29 hari lalu

Menjabat Hanya 5 Tahun, Apakah DPR Juga Mendapatkan Dana Pensiun Seperti PNS?

Benarkah DPR mendapatkan dana pensiun? Apakah nominalnya lebih kecil dari dana pensiun ASN, sehingga tidak disebut membebani APBN?


Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

29 hari lalu

Mantan Presiden dan Wapres Terima Dana Pensiun, Apa yang Membatalkannya?

Membahas soal dana pensiun, apakah mantan Presiden dan Wapres juga mendapatkan dana pensiun setelah kelar menjabat? Apa yang membuat batal?


Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

38 hari lalu

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7


Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

38 hari lalu

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta


Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

38 hari lalu

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.


Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

38 hari lalu

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar