Gubernur Soekarwo Tinjau Bencana Pacitan Lewat Udara

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninjau kawasan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Pacitan melalui udara didampingi Pangdam V/Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arif Rahman, Jumat pagi, 1 Desember 2017.

    Soekarwo dan Arif Rahman naik helikopter dari Surabaya dan menyempakan berkeliling di atas kawasan yang menjadi titik banjir dan tanah longsor.

    Baca: Jalur ke Pacitan Tertutup Tanah Longsor dan Banjir

    Mendarat di Lapangan Udara Angkatan Udara Pacitan, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jawa Timur itu langsung memimpin rapat untuk menentukan langkah dan evaluasi penanganan berikutnya.

    Setelah rapat di posko induk Akademi Kesehatan Nasional, Gubernur Soekarwo bersama Pangdam Arif serta pejabat Pemkab Pacitan dan instansi terkait dari provinsi
    dan daerah bergerak menuju beberapa titik pengungsian.

    Sebelum ke Pacitan, Gubernur Soekarwo mengatakan bahwa penyaluran bantuan, logistik dan perlengkapan untuk pengungsi sudah datang dan sebagian besar telah dibagikan, seperti pakaian, selimut dan makanan siap saji.

    Baca: Banjir Pacitan Disertai Longsor, 5 Orang Hilang

    "Karena banjir, baik pakaian maupun selimut banyak yang basah sehingga dibutukan, kemudian makanan siap saji juga masih kurang," katanya.

    Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarganya mengunjungi pengungsi di Pacitan pada Kamis, 30 November 2017. Ketika bertemu dengan pengungsi di Gedung Karya Dharma, kompleks kantor Bupati, SBY ditemani istrinya Ani Yudhoyo dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono. SBY dan keluarganya menyerahkan bantuan kepada para pengungsi yang tersebar di sejumlah titik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.