Putusan MK Soal KTP, Ketua MUI: Aliran Kepercayaan Bukan Agama

Reporter

Ketua MUI Ma'ruf Amin saat menunggu menjadi saksi sidang kedelapan perkara dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, 31 Januari 2017. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama kartu tanda penduduk. Menurut dia, hal tersebut melanggar kesepakatan politik yang sudah dibuat.

"Putuskan MK itu melanggar kesepakatan politik yang memang sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013", ujarnya saat Rapat Forum Ukhuwah di Kantor MUI pada Rabu, 15 November 2017. Undang-undang yang dimaksud Ma'ruf adalah UU tentang Administrasi Kependudukan.

Baca: Penganut Sapta Darma Ingin KTP Diisi Nama Aliran Kepercayaan

Menurut Ma'ruf, kepercayaan itu bukan agama dan tidak boleh masuk sebagai identitas dalam KTP karena sudah ada kesepakatan politik yang jelas. "Karena itu, aliran kepercayaan tidak bisa menempati posisi agama," ujarnya.

Karena kesepakatan politik itu, kata Ma'ruf, makanya urusan pengelolaan aliran kepercayaan tidak masuk dalam Kementerian Agama melainkan masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Keputusan MK itu dapat merusak tatanan kehidupan bangsa yang prinsip-prinsipnya berasal dari kesepakatan politik, artinya MK ini kurang memperhatikan aspek kesepakatan", ujarnya.

Baca: Ketua MK: Kolom Agama KTP Penghayat Bisa Diisi Aliran Kepercayaan

Selain itu, menurut Ma'ruf, MUI tidak pernah diminta untuk berdialog terkait putusan yang sudah dilakukan oleh MK. "Kita tidak pernah diajak diskusi mengenai putusan itu, tapi tidak tahu bagaimana dengan agama lain", kata dia.

Pada 7 November 2017 lalu, MK mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah penghayat kepercayaan. Dengan adanya putusan ini, para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama dalam KTP.






Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

4 hari lalu

Ulama Mesir Syekh Yusuf Al Qaradawi Wafat, Pernah Berpesan kepada Nahdlatul Ulama

Syekh Yusuf Al Qaradawi, ulama dan cendekiawan Mesir itu wafat pada Senin, 26 September 2022. Ia pernah datang ke kantor PBNU, ini pesannya.


Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

5 hari lalu

Poin Pertemuan Ma'ruf Amin - Fumio Kishida: Investasi USD 5,2 Miliar hingga Ekspor Tuna

Ma'ruf Amin melaporkan sejumlah poin yang dibahas dalam pertemuannya dengan PM Jepang Fumio Kishida di Istana Akasaka, Senin, 26 September 2022.


Wapres Ma'ruf Amin dan Pemimpin Dunia Hari Ini Ikuti Pemakaman Shinzo Abe

5 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin dan Pemimpin Dunia Hari Ini Ikuti Pemakaman Shinzo Abe

Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini akan mengikuti pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang tewas dibunuh.


Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Shinzo Abe

7 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Shinzo Abe

Senin, 26 September 2022, Ma'ruf Amin diagendakan melakukan courtesy call dengan PM Jepang Kishida Fumio di Istana Akasaka.


Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Perayaan Kelahiran Nabi Kongzi, Siapa Dia?

9 hari lalu

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Perayaan Kelahiran Nabi Kongzi, Siapa Dia?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Hari Lahir Nasional Nabi Kongzi ke-2573 di Pontianak, kemarin. Siapakah dia?


Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Ma'ruf Amin: Harus Paham Jakarta

9 hari lalu

Soal Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Ma'ruf Amin: Harus Paham Jakarta

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan diharapkan bisa melanjutkan pembangunan hingga 2024.


Ma'ruf Amin: Keberagaman Harus Kita Rawat, Jangan Terpecah Belah

10 hari lalu

Ma'ruf Amin: Keberagaman Harus Kita Rawat, Jangan Terpecah Belah

Terhadap berbagai potensi konflik yang dapat memecah persatuan dan kesatuan, Wapres Ma'ruf Amin berharap masyarakat tidak boleh lengah.


Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak

10 hari lalu

Wapres Serahkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak

BPJamsostek telah membayarkan manfaat seluruh program senilai Rp 503 milyar di Provinsi Kalimantan Barat selama setahun terakhir.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

15 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wamentan: Green Farm Kolaborasi Pertanian dan Teknologi

15 hari lalu

Wamentan: Green Farm Kolaborasi Pertanian dan Teknologi

Selain dapat membantu mengendalikan inflasi pangan, area green farm ini juga dapat mendorong upaya hilirisasi pertanian