Golkar Mengklaim Akan Terus Mendukung KPK

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (keempat kiri) bersama Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (Kelima kiri) dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (ketiga kiri) beserta jajaran pengurus Partai Golkar memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Pa

    Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (keempat kiri) bersama Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (Kelima kiri) dan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid (ketiga kiri) beserta jajaran pengurus Partai Golkar memimpin Rapat Pengurus Pleno DPP Pa

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengklaim sikap Golkar mengenai pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berubah seusai rapat pleno ini. Dia mengatakan sikap Golkar tidak berubah sedikitpun untuk terus mendukung KPK.

    "Engga, tidak berubah, ketua umum dan saya juga menyampaikan tadi," ungkap Idrus di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.

    Sebelumnya, Partai Golkar juga bersikap menolak bila Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi berencana membekukan KPK. Pansus hak angket harus memverifikasi terlebih dahulu hasil-hasil temuan mereka terkait kesalahan KPK.

    Baca juga: Setya Novanto Bakal Hadir di Agenda Golkar Ini

    Idrus mengatakan Golkar menginginkan efektivitas kerja pansus ini dapat berjalan baik dengan perpanjangannya. Sehingga, kata dia, pansus dapat merumuskan rumusan-rumusan yang dapat berorientasi pada penguatan KPK. "Saya kira ini terakhir dan tidak ada lagi perpanjangan setelah ini, pansus bisa mengakhiri kerjanya," ujarnya.

    Idrus juga membantah Golkar mendukung KPK bukan karena Ketua Umum Golkar Setya Novanto sudah tidak menjadi tersangka lagi. Menurut dia juga membantah desakan Golkar ke pansus menjadi kuat saat Setya Novanto menjadi tersangka. "Dari dulu kami menyorakkan ini, tidak ada karena alasan itu," ucapnya.

    Baca juga: Politikus Golkar Banyak Ditangkap, Agun Gunanjar: KPK Berpolitik

    Idrus mengatakan kebijakan Partai Golkar itu semua diambil oleh DPP Partai Golkar. Menurut dia secara pribadi orang di Golkar bebas berbicara tetapi keputusan tetap dari DPP Golkar. "DPP Golkar sudah mengambil kebijakan bahwa siapapun yang memiliki ide gagasan membubarkan KPK, Golkar tidak pernah setuju itu," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.