TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja meyakinkan kini para auditor BPK tak lagi bisa ditekan partai politik. Pernyataan Moermahadi ini merespons keterangan auditor VII BPK, Eddy Moelyadi, dalam sidang kasus suap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang menyebut ada tekanan dari partai untuk memberikan opini bagus kepada kementerian itu.
"Ingat, opini itu dibangun dari bawah. Dari tim membahas ini seperti apa dan baru kemudian memberikan opini. Kalau mau menekan, ya harus menekan sampai penanggung jawab pemeriksa," ujar Moermahadi saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Oktober 2017.
Baca juga: Kasus Suap Pejabat BPK, KPK Periksa Tiga Saksi
Sebelumnya, dalam sidang terdakwa Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha serta Keuangan Jarot Budi Prabowo, Eddy menyampaikan pernah dirisak karena kerap memberikan opini disclaimer. Adapun salah satu kementerian yang ia beri opini buruk adalah Kementerian Desa.
Adapun yang menekan dirinya, menurut Eddy, adalah Partai Kebangkitan Bangsa.Tekanan PKB itu pun sukses karena Kementerian Desa, yang seharusnya mendapat disclaimer, menjadi mendapat opini wajar dengan pengecualian.
Moermahadi mengatakan tak hanya menjamin tak ada tekanan lagi, tapi juga akan memastikan tak ada penghilangan temuan di internal BPK. Dengan begitu, opini yang diberikan juga tepat.
Baca juga: Dalami Pengelolaan Anggaran 2015, Panitia Angket KPK Sambangi BPK
"Dia nemu masalah dan dia belum lapor kepada timnnya, bisa saja dia benar-benar menemukan. Itu tidak ada yang bisa mengendalikan," ujar Moermahadi perihal kemungkinan penghilangan temuan untuk mengubah hasil opini.
