Dalami Pengelolaan Anggaran 2015, Panitia Angket KPK Sambangi BPK  

Pimpinan Pansus hak angket KPK, Risa Mariska, Agun Gunanjar, Taufiqulhadi, dan Dossy Iskandar saat konferensi pers setelah rapat internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 8 Juni 2017. Pansus hak angket diikuti tujuh dari sepuluh fraksi di DPR. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.COJakarta - Para anggota Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR menyambangi kantor pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017, untuk melakukan konsultasi guna mendalami keterangan tentang tata kelola anggaran di KPK.

Anggota DPR yang hadir di BPK antara lain Agun Gunandjar Sudarsa, John Kenedy Azis, Masinton Pasaribu, Mukhamad Misbakhun, Dossy Iskandar, Risa Mariska, dan Eddy Kusuma Wijaya.

Baca juga: Pansus Angket KPK Kunjungi Lapas Sukamiskin, KPK: Silakan Saja!

Sementara pemimpin BPK yang hadir antara lain Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Anggota III BPK Achsanul Qosasi, Anggota V BPK Isma Yatun, dan Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi.

Rombongan Pansus Hak Angket KPK tiba di kantor pusat BPK pada pukul 13.05. Pertemuan anggota Pansus Hak Angket dengan pemimpin BPK dijadwalkan pukul 13.00. Rapat konsultasi antara anggota Pansus Hak Angket KPK dan pemimpin BPK tersebut berlangsung tertutup dan dimulai pukul 13.45.

Sebelumnya, ketika menggelar rapat internal pada Kamis, 22 Juni 2017, Pansus Angket KPK berencana mendalami ihwal laporan temuan BPK yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran KPK pada 2015.

"Tadi coba diidentifikasi dan menjadi kewajiban anggota Pansus Angket KPK mendalaminya lebih jauh, dengan meminta mempelajari semua hasil audit, audit keuangan, audit kinerja, dan sebagainya, yang dilaksanakan BPK terhadap KPK selama beberapa tahun terakhir ini," kata anggota Pansus Angket, Arsul Sani, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis malam, 22 Juni 2017.

Simak pula: Pansus Hak Angket KPK akan Temui Para Terpidana Korupsi, Untuk...

BPK telah memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada KPK untuk pengelolaan anggaran 2015. Bahkan, sejak pertama kali diaudit pada 2005-2015, laporan keuangan KPK selalu mendapat predikat WTP.

ANTARA






Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

12 hari lalu

Bekas Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar Resmi Jabat Komisaris Utama Bank DKI

Plt BP BUMD DKI berharap Bahrullah Akbar mampu memperbaiki Bank DKI.


Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

30 hari lalu

Jawab Laporan Formula E Ala Anies Baswedan Diungkit, Jakpro: Dampak Ekonominya Rp 2,63 Triliun

Jakpro menegaskan audit laporan keuangan Formula E Jakarta 2022 saat ini sedang berlangsung. Audit dilakukan oleh KAP, bukan BPK.


Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

33 hari lalu

Jokowi Perintahkan Prabowo Perbaiki Pengadaan Bermasalah Program Komcad

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperbaiki pengadaan program Komponen Cadangan (Komcad) yang jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).


Calon Presiden Jalur Menteri

33 hari lalu

Calon Presiden Jalur Menteri

Kali ini kami menyoroti syarat menteri menjadi calon presiden 2024.


BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

34 hari lalu

BPK soal Temuan Pengadaan Komcad Kemenhan: Bisa Diperbaiki, Sedang Proses

BPK mengungkapkan potensi sengketa hingga status aset bermasalah dalam anggaran Komcad Kemenhan masih bisa dibenahi. Tahun depan masih bisa diaudit.


BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

34 hari lalu

BPK Surati Menhan Prabowo Subianto, Buntut Anggaran Progam Komponen Cadangan yang Menyalahi Aturan

BPK menyurati Menhan Prabowo Subianto soal anggaran Program Komcad yang menyalani Aturan.


Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

37 hari lalu

Dugaan Korupsi Kasus BTS Kominfo, Proyek Sempat Molor hingga Rencana Audit BPK

Kejaksaan Agung mengendus dugaan korupsi kasus BTS Kominfo yang bernilai Rp 28,3 triliun itu.


Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

57 hari lalu

Anak Buah Sri Mulyani: Kemenkeu Tindak Lanjuti Temuan BPK tentang Insentif Pajak Rp 15,3 Triliun

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan Kemenkeu tengah menindak lanjuti temuan BPK tentang insentif pajak Rp 15, 3 triliun.


BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

5 Oktober 2022

BPK Temukan Insentif Pajak Bermasalah Rp 15,3 Triliun, Begini Penjelasan Kemenkeu

BPK menemukan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan 2021 senilai Rp 15,31 triliun yang belum sepenuhnya memadai. Apa kata Kemenkeu?


Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

4 Oktober 2022

Semester I 2022, BPK Sebut Ada 9.158 Temuan Senilai Rp 18,37 T

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I/2022.