Pansus Angket KPK Bergulir, PAN Pertimbangkan Siapkan Wakilnya  

Reporter

Selasa, 6 Juni 2017 14:15 WIB

Ilustrasi DPR. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan saat ini partainya tengah mempertimbangkan mengirimkan wakilnya untuk panitia khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kata dia, pansus angket KPK terus bergulir.

"Opsi untuk mengirim wakil tetap terbuka karena faktanya angket tetap berjalan," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.

Baca: Demokrat Pastikan Tak Kirim Wakil ke Pansus Angket KPK

Yandri berdalih, jika fraksinya tak mengirimkan wakil dalam pansus yang terus berjalan, ada kekhawatiran fraksinya tidak dapat mengantisipasi dugaan upaya pelemahan terhadap KPK. "Kalau kami tak kirim, tentu kami tak bisa berbuat banyak," ujarnya.

Yandri mengatakan PAN sebelumnya tak mengirimkan wakil karena ingin menghadang usul bergulirnya angket KPK. "Supaya tak perlu ada gonjang-ganjing terhadap pelemahan KPK," katanya.

Ia berpendapat PAN mengirimkan wakilnya untuk mengawal pembahasan dalam pansus. "Kalau dalam waktu dekat ada keputusan, segera kami kirim," ujarnya.

Baca: Gerindra Pertimbangkan Kirim Wakilnya jika Hak Angket KPK Jalan

Sebelumnya, panitia khusus hak angket untuk KPK sudah terbentuk. Lima fraksi telah mengirimkan nama-nama anggotanya. Mereka adalah PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura.

Sementara itu, dua partai menyatakan tidak akan mengirimkan anggotanya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Meski tak semua fraksi mengirimkan wakilnya, Wakil DPR, yang juga pengusung angket KPK, Fahri Hamzah, mengatakan panitia resmi tetap terbentuk.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

2 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

5 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

5 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

6 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

7 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

8 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

8 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

8 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

8 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

8 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya