TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk diperiksa. Ahok diperiksa sebagai saksi kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah 2014.
"Saya kira tak ada masalah. Ahok akan dijadikan saksi," kata Budi Waseso di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei 2015. Bareskrim juga berencana memeriksa sejumlah karyawan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka juga akan dimintai keterangan sebagai saksi.
Namun pemeriksaan itu rencananya dilakukan di kantor Gubernur DKI, bukan di Mabes Polri. "Kami sedang berkoordinasi dengan Ahok untuk itu.” Pemeriksaan akan diupayakan berlangsung di kantor Gubernur agar tidak mengganggu pekerjaan Gubernur dan stafnya.
Pemeriksaan itu merupakan pengembangan penyidikan kasus pengadaan UPS. Menurut Budi, penyidik akan menetapkan tersangka baru. Tersangka itu lebih dari satu orang. "Ada beberapa."
Sebelumnya, penyidik menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Yakni Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
Dugaan penggelembungan anggaran UPS itu ada dalam APBD DKI Jakarta 2014. Pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara memasukkan anggaran 49 paket UPS senilai Rp 300 miliar untuk sejumlah sekolah. Kerugian negara akibat korupsi pengadaan UPS ini diperkirakan mencapai Rp 50 miliar.
DEWI SUCI RAHAYU
Berita terkait
Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi APBN di Dinas Tanaman Pangan Sumut
4 Juli 2020
Korupsi dalam proyek pengadaan tersebut diduga merugikan APBN sebesar Rp 24 miliar dan APBD Sumut Rp 4 miliar.
Baca SelengkapnyaTito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT
26 Oktober 2017
Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus korupsi tak boleh berfokus pada penindakan hasil operasi tangkap tangan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Pembahasan Anggaran, KPK Periksa Mantan Anggota DPR
30 Mei 2017
KPK kembali memeriksa anggota Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR 2009-2014 Charles Jones Mesang dalam kasus suap pembahasan anggaran.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua KPK Saut Situmorang: Korupsi Itu Setan
30 Maret 2017
Saut meminta upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan terus-menerus terhadap pejabat pemerintah.
Baca SelengkapnyaKasus E-KTP, Alasan KPK tidak Pakai Pasal Penyuapan
21 Maret 2017
Ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun.
Baca SelengkapnyaSerangan Balik Pasca Kasus e-KTP, Pukat: Perlu Penguatan KPK
19 Maret 2017
Hifdzil mengatakan ada upaya melemahkan KPK lewat revisi UU KPK.
Baca SelengkapnyaDirektur PT Merial Esa Didakwa Menyuap Pejabat Bakamla
13 Maret 2017
Pengusaha Ali Fahmi menawari terdakwa "bermain" proyek di Bakamla. Imbalan memenangkan proyek itu sebesar 15 persen dari nilai pengadaan.
Baca SelengkapnyaDana Sosialisasi Asian Games Dikorupsi, Ini Kata Puan Maharani
7 Maret 2017
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, yang termasuk dalam panitia Asian Games 2018 sudah mendengar soal korupsi dana sosialisasi AG.
Baca SelengkapnyaJaksa Sidik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 42 M di Sulteng
17 Februari 2017
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah meningkatkan status dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp 42 miliar di Kabupaten Sigi, ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Emirsyah Satar di Pertemuan Direksi BUMN
25 Januari 2017
Jokowi meminta namanya tidak dibawa-bawa untuk kepentingan pribadi terutama untuk mendapatkan proyek.
Baca Selengkapnya