Tersangka kasus dugaan suap penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan Kepala Sawit, di Kabupaten Buol, Siti Hartati Murdaya (tengah) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai diperiksa di KPK, Jakarta, Jumat (28/9). ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Siti Hartati Murdaya, tersangka suap Bupati Buol, membantah tidak kooperatif lantaran tak meneken surat perpanjangan masa penahanannya. Patra M. Zen, pengacara bos PT Hardaya Inti Plantations, itu menyatakan kliennya hanya ingin berkas kasusnya segera dilimpahkan ke pengadilan.
"Apa salah klien kami minta mempercepat pelimpahan berkas? Apa salah kalau klien kami merasa tidak layak untuk ditahan?" ujar Patra, Sabtu, 29 September 2012.
Patra menegaskan, niat kliennya itu semata-mata agar pengusutan kasus ini segera mendapat penetapan dari pengadilan. "Klien kami kooperatif, bahkan minta kasusnya cepat dilimpahkan ke persidangan, tapi sampai hari ini belum," ucapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya bereaksi keras terhadap sikap Siti Hartati yang menolak meneken surat perpanjangan masa penahanannya. KPK menilai mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini tidak kooperatif. "Kami menganggap yang bersangkutan tidak kooperatif terhadap pemeriksaannya," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., Jumat, 28 September.
Johan menambahkan, Komisi sudah membuat berita acara penolakan perpanjangan masa tahanan Hartati. Berita acara tersebut menandai bahwa konglomerat itu tidak melalui prosedur pemeriksaan yang ada di lembaganya. "Dalam berita acara itu, kami sampaikan, dia menolak diperpanjang masa tahanannya," ujar Johan.
Hartati dijebloskan ke rumah tahanan KPK sejak Rabu, 12 September 2012, sehingga masa penahanannya akan habis pada 2 Oktober mendatang. Karena pemeriksaan belum rampung, masa penahanan harus diperpanjang lagi hingga 10 November.
Saat kembali diperiksa sebagai tersangka Jumat lalu, Hartati menolak saat disodori surat perpanjangan penahanan. "Saya tidak layak untuk ditahan," kata Hartati.
