Bursa Pj Gubernur DKI, NasDem Condong Pilih Sekda Joko Agus Ketimbang Heru Budi

Kamis, 12 September 2024 11:50 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 8 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi NasDem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jupiter, membandingkan sosok Penjabat Gubernur, Heru Budi Hartono, dengan Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono.

Menurut Jupiter, Joko Agus Setyono lebih layak diusulkan menjadi Pj Gubernur menggantikan Heru Budi Hartono. Bahkan, Fraksi NasDem lebih condong memilih Joko Agus Setyono karena rekam jejaknya di pemerintahan yang disebutnya berkarakter.

"Kemungkinan besar Pak Sekda (Joko Agus Setyono) yang akan dicalonkan. Kami melihat karakter yang luar biasa. Secara pribadi saya nilai ada rekam jejak yang baik," kata Jupiter saat dihubungi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Jupiter menyebut, Joko Agus Setyono sangat aktif dalam memantau pemerintahan dan kerap ikut rapat bersama Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran dan sejenisnya. "Sekda-sekda yang sebelumnya menurut saya tidak seaktif beliau," ujar Jupiter.

Menurut Jupiter, syarat Pj Gubernur yang akan diusulkan harus berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon I. Di wilayah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta saat ini terdapat dua orang dengan pangkat tersebut, yaitu Heru Budi Hartono dan Joko Agus Setyono.

Advertising
Advertising

Pilihan yang hanya menjurus pada dua tokoh itu, dianggap Jupiter akan sangat sulit untuk diputuskan. Sebab keduanya sama-sama mempunyai pendukung. Hanya saja, Jupiter secara pribadi beserta Fraksi NasDem hingga kini masih condong kepada Joko Agus Setyono untuk diusulkan.

Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan nama calon Pj Gubernur itu bakal berlangsung pada Jumat, 13 September 2024, pukul 10.00 WIB. Setelahnya Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, bakal mengantarkan nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Pengusulan nama berjumlah maksimal tiga orang. Nantinya setiap fraksi akan berembuk dan mendiskusikan pilihan mereka. Tiga calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diusulkan menjadi Pj Gubernur. Mereka tidak harus Eselon I dari Pemprov Jakarta, melainkan juga bisa pejabat dari kementerian atau sejenisnya.

"Kami sebagai wakil rakyat tentu harus betul-betul memberikan usulan berdasarkan pertimbangan yang memang kerja nyata. Usulan kami harus berdampak kepada rakyat Jakarta," ucap Jupiter.

Nama Heru Budi Hartono dan Joko Agus Setyono memang mencuat di Rapat Pimpinan DPRD DKI Jakarta pada Rabu, 11 September 2024. Kedua sosok ini dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur. Namun, belum banyak dari fraksi yang secara gamblang menyampaikan pilihan mereka ketika rapat itu berlangsung.

"Tunggu sampai besok ya," kata Anggota Fraksi Demokrat, DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, ketika dihubungi Tempo, kemarin. Lalu, salah seorang Anggota Fraksi PAN ketika rapat juga menyinggung pihaknya sudah punya nama calon untuk diusulkan, tapi masih dirapatkan di internal partai.

Pilihan Editor: Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

Berita terkait

Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

4 hari lalu

Suswono Komentari 7 Politisi KIM Plus yang Dukung Pramono Anung, Bestari NasDem: Konsentrasi Jadi Cawagub Saja

Tujuh politikus dari KIM Plus menyatakan mendukung Pramono Anung-Rano di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

4 hari lalu

Surya Paloh Terkejut dengan Kasus Tom Lembong: Mudah-mudahan Tak Ada Politisasi

Surya Paloh mengatakan penetapan Menteri Perdagangan 2015-2015, Tom Lembong, sebagai tersangka kasus impor gula amat memprihatinkan.

Baca Selengkapnya

Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

5 hari lalu

Bestari Barus NasDem Sebut Ridwan Kamil Tertutup, Buka Peluang Dukung Pramono?

Bestari menyatakan hingga saat ini dirinya belum mengumumkan secara terbuka arah dukungan di pilkada Jakarta, untuk Ridwan Kamil atau Pramono.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Sebut Revisi Perda soal MRT Jakarta Rampung Akhir November

6 hari lalu

DPRD DKI Sebut Revisi Perda soal MRT Jakarta Rampung Akhir November

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, sudah bertemu dengan perwakilan PT MRT Jakarta untuk pembahasan revisi tersebut.

Baca Selengkapnya

Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

8 hari lalu

Politikus NasDem Ingatkan DPR Prioritaskan RUU dalam Prolegnas

DPR 2024-2029 diminta mematuhi RUU yang telah ditetapkan dalam Prolegnas.

Baca Selengkapnya

Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

11 hari lalu

Reaksi Nasdem atas Pernyataan Bahlil Soal Tukar Kursi Ketua MPR dengan Jatah Menteri

Nasdem menyatakan pernyataan Bahlil bisa mengusik kekompakan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Deklarasi Netralitas ASN Sumatera Utara

11 hari lalu

Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Deklarasi Netralitas ASN Sumatera Utara

Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni memimpin deklarasi netralitas ASN se-Sumut untuk Pilkada 2024. Siap menindak tegas ASN yang tidak netral.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

12 hari lalu

Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

13 hari lalu

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Komisi tersebut membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).

Baca Selengkapnya

Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

13 hari lalu

Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menilai pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian akan mempermudah proses pengawasan oleh DPR.

Baca Selengkapnya