TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Rosan Roeslani menyambangi Gedung Kementerian Sekretariat Negara pada Senin siang, 25 Maret 2024. Rosan mengatakan telah bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk membahas undangan acara dari Amerika Serikat.

Saat ditemui usai pertemuan lebih kurang hampir satu jam, Rosan yang merupakan mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat mengatakan dia masih dihubungi ihwal tugasnya sebagai perwakilan negara untuk Amerika. Padahal, Rosan sudah resmi tidak menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat per 25 Oktober 2023.

“Jadi saya lebih hanya mensinkronisasi saja, karena memang ada acara-acara yang akan dilaksanakan pada Agustus tahun ini, jadi yang masih di hubungi itu saya,” kata Rosan.

Acara yang dimaksudnya adalah perayaan 75 tahun hubungan diplomatik RI-AS di Capital Hills. Rosan menyangkal ada pembahasan politik hingga tim transisi dalam pertemuannya dengan Pratikno. Prabowo Subianto diketahui merupakan Presiden terpilih 2024-2029, sesuai dengan ketetapan Komisi Pemilihan Umum.

Sejauh ini belum ada keterangan dari Prabowo-Gibran mengenai rencana pembentukan tim transisi dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan mendatang. Kubu pasangan calon nomor urut dua sebelumnya menganggap itu tidak diperlukan sebab pasangan Prabowo-Gibran mengusung ‘keberlanjutan’.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan misalnya menilai, tak perlu ada pembentukan tim transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Sebab, dia menganggap orang yang nantinya melanjutkan pemerintahan akan tetap sama seperti di era Jokowi.

“Sama aja, ini justru cepat. Begitu selesai, lanjut, lari cepat, enggak perlu belajar setahun. Belajar enam bulan, penyesuaian dulu enggak perlu lagi, selesai langsung set langsung,” ungkap pria yang kerap disapa Zulhas itu, saat ditemui usai acara Buka Bersama di DPP PAN bersama Prabowo Subianto, di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan logika transisi sangat rasional jika ada peralihan kekuasaan yang berbeda secara politik. Dia mencontohkan saat era Megawati menuju era Susilo Bambang Yudhoyono. Tim transisi, kata dia, kala itu diperlukan dengan tujuan sinkronisasi.

“Tapi kalau presiden terpilih dengan presidennya satu kongsi tim transisi tak relevan. Langkah selanjutnya tinggal landas dan gaspol soal realisasi kerja,” kata Adi ketika dihubungi pada Rabu, 20 Maret 2024.

Kecuali, kata dosen Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Jakarta ini, jika Jokowi dan Prabowo dalam banyak hal mulai tak lagi sinkron baik dari segi kepentingan politik, maka tim transisi jadi penting.

Pilihan Editor: PGI Desak Pemerintah Investigasi Penganiayaan Warga Papua oleh Anggota TNI